Reses Dhiyaul Hayati, Warga Keluhkan Pelayanan Kesehatan dan Kenaikan Iuran BPJS

Ratusan warga menghadiri reses Anggota DPRD Medan Dhiyaul Hayati di Jalan PDAM Tirtanadi, Gang Mushola, Sunggal.

MEDAN, KLIKMETRO - Rencana kenaikan iuran BPJS Kesehatan oleh pemerintah pada tahun 2020 membuat masyarakat semakin terbebani. Jangankan dinaikan, iuran sebelumnya saja sudah membuat warga yang tercatat sebagai peserta mandiri kesulitan membayarnya. Bahkan sering menunggak.

"Dengan kenaikan iuran BPJS di tahun 2020 nanti, bagaimana nasib warga yang kurang mampu. Warga yang menjadi peserta mandiri dengan kelas III saja sudah berat membayar bulanannya, dan sering tertunggak membayarnya, apalagi dinaikan. Bisakah pemerintah menggratiskan yang kelas III tersebut atau pilihan lain jangan dinaikan," demikian pinta Munawarroh, warga Jalan PDAM Tirtanadi, Lingkungan 11, Kecamatan Sunggal kepada anggota DPRD Medan Dhiyaul Hayati SAg MPd pada Reses I anggota DPRD Medan Tahun Sidang I 2019 yang digelar di Jalan PDAM Tirtanadi, Gang Musholla, Kelurahan Sunggal, Lingkungan 11, Rabu sore (18/12/2019).

Kader PKS melayani warga yang melakukan pemeriksaan kesehatan gratis di reses Anggota DPRD Medan Dhiyaul Hayati.

Munawaroh juga mengeluhkan puskesmas di Kelurahan Sunggal yang tidak mau melayani warga lantaran tidak memiliki kartu peserta BPJS.

"Lalu apa fungsi Puskesmas yang merupakan pusat pelayanan kesehatan bagi masyarakat tersebut. Lalu kemana warga yang tidak punya BPJS harus berobat," tanyanya.

Samsri Angkat, warga Jalan PDAM Tirtanadi, Gang Sejahtera mengeluhkan pengurusan e-KTP kedua anaknya yang sudah berbulan tak kunjung selesai. "Tanggal 10 september 2019 saya mengurus e-KTP dua anak saya di kantor Camat. Tapi sampai sekarang tidak juga selesai. Saat ditanyakan kepada pihak kecamatan, mereka hanya menjawab mereka hanya bisa menyelesaikan permohonan di bulan Mei. Sementar untuk bulan September belum bisa. Lalu bagaimana ini," tanyanya.

Menyahuti aspirasi warga, Dhiyaul Hayati mengungkapkan bahwa penetapan atau kenaikan iuran BPJS Kesehatan peserta mandiri kelas III, ditetapkan oleh presiden.

"Meski demikian anggota DPR RI dari Fraksi PKS di pusat terus mengupayakan agar tarif kelas III tidak naik. Namun sampai sekarang belum ada keputusan. Kita tunggu bagaimana keputusannya kelak," tegas politisi PKS ini dihadapan ratusan konstituennya dan Lurah Kelurahan Sunggal Rinaldi.

Sementara terkait warga tidak memiliki BPJS Kesehatan, lanjut Dhiyaul, dirinya sedang mengupayakan agar warga bisa berobat ke puskesmas secara gratis. Untuk warga yang tidak punya KTP, BPJS, boleh berobat ke RSUD Pirngadi. Karena nanti akan ditanggung oleh APBD.

Menyahuti e-KTP yang tidak selesai berbulan-bulan, ini merupakan permasalahan yang terjadi di Kota Medan.

"Saya langsung menyampaikan kepada anggota dewan di pusat dan mohon kepada mereka agar jatah blanko KTP untuk Medan, khususnya agar ditambah setiap bulan. Saya juga minta agar Pemko Medan menghitung berapa  kebutuhan blanko e-KT untuk warganya. Jika ada yang tiga atau sampai empat bulan belum selesai, nanti bisa melalui saya (anggota dewan) untuk menyelesaikannya," pungkas dewan yang duduk di Komisi II DPRD Medan ini.

Pada reses ini, PKS menyediakan layanan pemeriksaan gula darah dan tensi gratis. Ratusan masyarakat pun tampak memanfaatkan pelayanan tersebut dan antri melakukan pemeriksaan kesehatan. (mar)