 |
| Anggota DPRD Medan Abdul Rahman. |
Hal itu dikatakannya terkait, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Medan akan membentuk Panitia Khusus (Pansus) covid-19. Pembentukan Pansus ini, berdasarkan surat dari 7 fraksi yang masuk ke pimpinan DPRD Medan.
Menurut Komisi III DPRD Medan ini, langkah untuk membentuk Pansus covid-19 ini hanya untuk mencari kesalahan Pemerintah Kota (Pemko) Medan dalam menangani pandemi yang sedang mewabah ini.
“Pansus ini kan dibuat ketika terjadi ada kejanggalan-kejanggalan dan temuan. Kalaulah memang Pansus ini dibentuk baru mau mencari kesalahan itu bukan Pansus, itu polisi. Kita lihatnya gitu aja, mau jadi polisi apa Pansus,” jelas pria yang akrab disapa Mance, Rabu (3/6/2020).
“Kecuali persoalannya sudah ada, wajarlah kalau itu dibentuk Pansus untuk menyelesaikan persoalan masalah itu. Tapi sudahlah, pekan depan Pansus itu diparipurnakan, tetap saja ada PAN di susunan personalianya,” sambungnya.
Dalam menangani covid-19, Mance menilai jika Pemko Medan sudah melakukan langkah yang benar. Berkaitan dengan polemik distribusi bantuan sembako, ia melihat hal itu tak bisa dibuktikan.
“Temuan yang kita dengar ada, yang kecil-kecil, tapi itu cuma cakap-cakap aja, nggak ada yang valid, nggak bisa ditemukan mereka seperti di DPRD provinsi itu. Kalau itu mereka temukan nyata pengurangan itu. Di Medan ini kan tak ada, cuma cakap aja, disana begini disini begitu,” jelasnya.
Sebelumnya, Ketua DPRD Medan, Hasyim SE, menyebut jika pembentukan Pansus ini berdasarkan surat yang masuk ke pimpinan dari 7 fraksi,
"Ada 7 fraksi yang mengajukan, yakni Fraksi PDIP, Gerindra, PKS, NasDem, Golkar dan HPP,” katanya menambahkan dalam surat dari masing-masing fraksi itu, sebut Hasyim, inti pembentukan Pansus karena DPRD ingin adanya akurasi dan transparansi. (mar)
