Sebab, penyebaran covid 19 yang begitu masif masih dirasakan dampaknya bagi kelangsungan hidup masyarakat hingga saat ini. Gelaran Pilkada yang telah menjadi kesepakatan bersama Pemerintah,
"DPR dan penyelenggara pemilu ditengah pandemi covid 19 adalah bentuk pemaksaan kepada masyarakat (pemilih), harusnya kesepakatan bersama itu dibangun atas dasar kemanusiaan dan mengacu pada kesiapan masyarakat sebagai pemilih untuk menyambut Pilkada, masyarakat sebagai objek harus mendapat porsi yang lebih besar untuk diselamatkan dari bahaya covid 19 daripada memaksakan kehendak tetap menggelar pilkada, kami menilai bahwa pelaksanaan pilkada pada Desember mendatang selain mendatangkan dampak negatif yang cukup besar juga menjadikan masyarakat sebagai kelinci percobaan untuk menularkan covid 19 di Sumatera Utara,"ungkap Darwin Sipahutar Sebagai Koordinator Wilayah JPPR Sumatera Utara pada wartawan, Minggu (7/6).
Berdasarkan data sebaran yang dikutip dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Nasional, Sumut dengan kontribusi 2% terhadap total pasien positif covid-19 nasional, yakni 605 orang positif covid 19. Sabtu (6/6/2020) membuat posisi Sumut naik ke urutan 12 terbanyak jumlah pasien positif covid-19 dari 34 provinsi se-Indonesia dan Sumatera Utara menjadi tempat penyebaran covid 19 terbesar ketiga di pulau Sumatera disamping Sumatera Selatan dan Sumatera Barat.
"Bila merujuk pada data ini bukan tidak mungkin curva positif covid 19 semakin bertambah dari hari ke hari. Itu artinya penyebaran covid 19 terus mengalami lonjakan dan belum ada tanda-tanda melandai. Apalagi Pemerintah Propinsi Sumatera Utara Sudah mencabut status darurat covid 19 saat ini dan melakukan pembiaran terhadap masyarakat tanpa ada kontrol yang jelas untuk menutup rapat-rapat penyebaran covid 19, tentu ini menjadi persoalan berat bagi penyelenggara pilkada untuk melaksanakan tahapan pilkada pada 15 Juni 2020 mendatang ditengah kondisi Sumatera Utara yang tidak jelas sedang menjalankan apa untuk menghentikan penyebaran covid 19.
Kami meminta perhatian yang besar kepada KPU Dan Bawaslu Sumut untuk mempertimbangkan kembali menjalankan tahapan pada 15 Juni mendatang walau sesuai protokol kesehatan sebagaimana yang telah dirancangan dalam PKPU, tapi ini sangat beresiko besar apabila tetap dilaksanakan,''ungkapnya.
Darwin melanjutkan, resiko dari dimulainya tahapan pilkada tidak hanya menurunnya pola kerja KPU tapi juga mendatangkan penularan baru covid 19 pada penyelenggara adhoc. Tidak hanya itu, bakal calon peserta pilkada baik petahana maupun pendatang baru juga sangat besar kemungkinan terpapar covid 19 disebabkan bepergian keluar kota untuk melakukan konsolidasi politik.
"Oleh karenanya apabila KPU dan Bawaslu di 23 Kabupaten /Kota di Sumut tetap menjalankan tahapan pilkada setidaknya kuburan massal harus sudah disiapkan,"tegasnya.
KPU sebenarnya memiliki wewenang untuk menunda pelaksanaan pilkada sebagaimana yang tertuang dalam Perppu No 2 Tahun 2020 pada pasal 122A Ayat 3. "Maka dari itu penyelenggaraan pilkada sebaiknya dilaksanakan pada tahun 2021 dimana situasi penyebaran covid 19 dapat teratasi dan pemulihan ekonomi masyarakat sudah berjalan normal seperti biasanya,'' kata Darwin mengakhiri. (mar)
