-->

Pansus Covid-19 Kecewa, Seluruh Kecamatan di Medan Zona Merah

Kamis, 03 September 2020 / 23.04

Ketua Pansus Covid-19 DPRD Medan Roby Barus.

MEDAN, KLIKMETRO - Pemko Medan dinilai gagal mengatasi penyebaran wabah global Covid-19. Padahal anggaran yang dialokasikan untuk itu sangat besar. Diketahui, Pemko Medan menganggarkan Rp500 miliar yang sebagian diambil dari Refocusing anggaran dinas-dinas untuk menangani Covid-19. Jumlah itu belum termasuk anggaran yang diterima Pemko Medan dari bantuan pusat, bantuan pihak ketiga hingga bantuan dari masyarakat.

Namun dengan anggaran sebesar itu, nyatanya Kota Medan belum bisa melepas predikat Zona Merah Covid-19. Lebih menyedihkan lagi, korban meninggal akibat virus ini terus bertambah. Kekecewaan ini diutarakan Ketua Panitia Khusus (Pansus) Covid-19 dari DPRD Medan, Roby Barus atas kinerja Pemko Medan untuk penanganan Covid-19, padahal memiliki anggaran besar.

 “Kami jelas kecewa sama Pemko Medan untuk masalah covid ini. Kami melihat mereka tidak punya konsep untuk penanganan. Tidak ada ketegasan juga. Bahkan perwal yang sudah dibuat tidak diawasi pelaksanaannya,” kata Roby Barus, Kamis (3/9/2020).

Buntut ketidaktegasan dalam pengawalan Perwal, kata Roby mengakibatkan angka sebaran orang yang terpapar terus bertambah. “Perangkat yang ada tidak dimaksimalkan. Seperti dibiarkan saja, akhirnya angka terpapar terus meningkat. Jelas Pemko Medan gagal,” lanjut politisi PDI-P itu.

Maka, anggaran besar untuk Covid-19 dirasa sia-sia bahkan mubazir. Uniknya, Roby katakan Pemko Medan meminta tambahan anggaran lagi untuk menangani Covid-19. Tak tanggung, Pemko Medan minta tambahan dana hingga nyaris satu triliun. “Kami menerima permintaan tambahan untuk anggaran sekitar Rp900 miliar. Ini jelas belum bisa digubris.

Dari anggaran yang sudah ada, Roby bahkan menduga terjadi tindak pidana dalam penyerapan anggaran. “Kami menduga memang ada potensi penyelewengan disini. Jelas kami akan awasi dan minta laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran Covid-19,” kata Roby lagi seraya meminta aparat hukum untuk ikut mengawasi dan memeriksa dugaan penyelewengan anggaran Covid-19 yang dikelola Pemko Medan. 

Hal senada disampaikan anggota DPRD Medan dari Partai Hanura, Hendra DS. Hendra menyoroti kinerja Pemko Medan dalam penanganan Covid-19. Kata Hendra DS, apa yang dilakukan Pemko Medan tidak sesuai dengan yang diharapkan masyarakat. “Pemko Medan gamang dalam menangani kasus covid ini. Terlihat seluruh kecamatan sekarang masih zona merah,” kata Hendra DS. (mar)


Komentar Anda

Terkini