-->

Laporan Pansus, Penanganan Covid-19 di Kota Medan Belum Efektif

Selasa, 13 Oktober 2020 / 00.23

Ketua Pansus Covid-19 DPRD Medan, Robi Barus.

MEDAN, KLIKMETRO
- Panitia Khusus (pansus) Covid-19 DPRD Kota Medan menilai penanganan virus corona atau covid-19 di Medan tidak efektif. Hasilnya, dari waktu ke waktu angka pasien positif terus meningkat.

Hal ini disampaikan Ketua Pansus Covid-19 DPRD Medan, Robi Barus saat sidang paripurna penyampaian hasil kinerja, Senin (12/10/2020). "Pansus Covid-19 beranggapan terdapat beberapa penanganan awal, yang tidak efektif sehingga mengakibatkan penambahan kasus Covid-19 terus terjadi hingga saat ini," ujar Robi.

Politisi PDI Perjuangan ini menyebut bahwa Badan Penanggulangan Bencana kota Medan yang menyediakan bahan disinfektan dan yang bertanggung jawab atas pelaksanaan penyemprotan disebut tidak melaksanakan tugasnya dengan baik.

"Kurangnya dalam koordinasi antara dinas P2K sebagai pelaksana penyemprotan, dengan badan penanggulangan bencana sebagai penyedia bahan disinfektan sehingga besar kemungkinan terdapat pemborosan. Contoh saat dinas P2K menyemprot salah satu jalan di kota Medan dengan menggunakan mobil tangki apa korelasinya jalan disemprot dengan penyebaran virus Covid-19," kata Robi dalam laporannya.

Selain itu kata Robi pansus juga menyoroti kinerja sejumlah rumah sakit di Medan, yang menangani pasien Covid-19 yang disebut belum menjalankan tugas sesuai SOP penangana Covid-19. "Dari sekian banyak rumah sakit yang diundang dalam rapat pansus, terdapat banyak kelemahan dalam menjalankan prosedur pelayanan. Tidak sedikit keluarga pasien merasa dizolimi oleh pihak rumah sakit hal ini bukan tidak beralasan, dan ini terjadi di salah satu rumah sakit swasta di Medan," katanya.

Dikatakannya, lamanya keluar hasil swab kerap menjadi salah satu persoalan antara rumah sakit dan keluarga pasien Covid-19. Sehingga muncul beberapa video viral di media sosial.

"Pansus tidak ingin dana yang telah digelontorkan sebanyak Rp. 500 Miliar untuk penanganan Covid-19 tidak sia-sia, tanpa adanya pengawasan penggunaan dana tersebut. Dikawatirkan dalam penggunaannya tidak tepat sasaran atau bahkan akan menjadi pemborosan. Anggaran tersebut adalah uang rakyat yang tentunya harus dikawaI terus menerus," katanya. (mbs)

 

Komentar Anda

Terkini