-->

Mantan Bupati Labusel Wildan Tanjung Tiap Bulan Terima Uang Ratusan Juta dari PBB

Selasa, 23 November 2021 / 19.43

Tampak di layar monitor, Pengadilan Tipikor Medan menggelar perkara dugaan korupsi mantan Bupati Labusel H Wildan Aswan Tanjung. (f-putra/klikmetro)

MEDAN, KLIKMETRO.COM - Sidang lanjutan dengan terdakwa mantan Bupati Labuhanbatu Selatan (Labusel) dua periode H Wildan Aswan Tanjung yang beragendakan keterangan saksi semakin seru.

Pasalnya sejumlah saksi yang dihadirkan kepersidangan mengungkapkan bahwa Wildan Aswan Tanjung menerima ratusan juta setiap uang biaya  pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektor Perkebunan dari pemerintah pusat.

Hal tersebut diungkapkan Mantan Bendahara Pengeluaran Labusel Yudi Novian saat menjadi saksi dalam sidang dugaan korupsi di Pengadilan Tipikor Medan, Senin (22/11/2021).

"Saya ditemani kepala dinas Marahalim Harahap menghadap pak Bupati, dan pak Kadis langsung mennyerahkan uangnya di hadapan saya. Pak Mara Halim menjelaskan ini ada uang PBB sektor perkebunan. Lalu diserahkan tanda bukti dan tanda terima, diserahkan uangnya sekitar Rp 188 juta lebih tahun 2013," ungkapnya saat dicecar Jaksa Penuntut Umum (JPU) Robertson Pakpahan.

Selain terdakwa Wildan, di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibacakan Jaksa, saksi juga mengungkapkan bahwa sejumlah Pemkab Labusel juga menerima uang PBB Sektor Perkebunan tersebut, seperti Wakil Bupati, Sekda, dan seluruh pegawai dan PNS di lingkungan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labusel. 

"Di BAP saudara saksi menyebutkan bahwa di tahun 2013 menerima Wakil Bupati menerima Rp 113 juta, sekda juga Rp 113 juta, dan seluruh pegawai Dinas Rp 358 juta. Apakah benar ini?," cecar Jaksa.

Tanpa panjang lebar, saksi yang awalnya menjawab tidak ingat, langsung membenarkan.

"Iya benar. Saya ditemani kepala dinas," bebernya.

Dalam sidang tersebut, saksi juga mengaku turut menerima uang PBB Sektor Perkebunan tersebut, sebagai insentif sebesar Rp 3 juta. Namun ia mengaku sudah mengembalikan uang tersebut.

"Saya terima sekitar Rp 3 juta, dan sudah saya kembalikan, karena ada temuan," katanya.

Sementara itu, saksi lainnya yakni Mantan Bendahara tahun 2014-2015, Suhendrik mengungkapkan hal serupa. Penyerahan uang PBB Sektor Perkebunan tersebut ia serahkan langsung kepada terdakwa Wildan didampingi Marahalim.

"Yang menerima mulai dari kepala daerah dan seluruh pegawai dinas pendapatan. Saya terima juga, untuk pak Wildan yang menyarahkan saya dan kadis, untuk pegawai saya sendiri," bebernya.

Usai mendengar keterangan para saksi saat dikonfrontir, terdakwa Wildan mengaku bahwa bukan ia yang menyusun persenan uang PBB Sektor Perkebunan tersebut melainkan Dinas Pendapatan.

Setelah mendengar keterangan saksi Majelis Hakim yang diketuai Saut Maruli Tua Pasaribu menunda sidang pekan depan, masih mendengarkan keterangan saksi-saksi.

Diketahui sebelumnya bahwa terdakwa Wildan didakwa korupsikan uang biaya  pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektor Perkebunan dari pemerintah pusat hinggga rugikan negara sebesar Rp 1.966.683.208.

Sebagaimana disebutkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Robertson Pakpahan dalam dakwaannya, bahwa uang insentif pemungutan PBB tersebut digunakan terdakwa bersama sejumlah stafnya sebagai tambahan penghasilan.

Dikatakan JPU, perbuatan tersebut dilakukan pada tahun anggaran 2013 hingga 2015, saat Pemkab Labusel menerima biaya pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perkebunan dari pemerintah pusat yang nilai per tahunnya miliaran rupiah.

Namun, kata Jaksa biaya Pemungutan PBB dari sektor Perkebunan tahun anggaran 2013 hingga 2015 yang diterima oleh Kabupaten Labusel tersebut, ternyata oleh terdakwa H Wildan Aswan selaku bupati, bersama dengan Marahalim Harahap dan Salatielo Laoli telah digunakan secara melawan hukum yaitu untuk memperkaya diri.

"Pada tanggal 23 Mei 2013 terdakwa  H Wildan Aswan Tanjung selaku Bupati Labuhanbatu Selatan bersepakat menggunakan dana insentif PBB sektor Perkebunan yang diterima oleh Kabupaten Labuhanbatu Selatan tersebut bersama dengan saksi  Marahalim Harahap dan saksi Salatieli Laoli sebagai tambahan penghasilan," kata Jaksa.

Padahal menurut JPU, mereka mengetahui bahwa Pemkab Labusel tidak memiliki tugas dan kewenangan untuk menerima atau menggunakan dana insentif sebagai tambahan penghasilan, dikarenakan kegiatan pemungutan PBB Sektor Perkebunan adalah tugas dan kewenangan dari pemerintah Pusat dalam hal ini direktorat Jenderal Pajak. 

Kemudian, lanjut JPU, untuk melaksanakan keinginan menggunakan dana insentif PBB sektor Perkebunan  sebagai tambahan penghasilan, terdakwa H Wildan Aswan Tanjung 

menandatangani Surat Perintah Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor : 821.24/1165/BKD/II/2013 yang mengangkat terdakwa Marahalim Harahap sebagai Plt. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labusel.

Dalam peraturan Bupati tersebut, dijelaskan tentang penggunaan dan tata cara penyaluran biaya pemungutan PBB, menyebutkan pembagian biaya insentif pemungutan Pajak PBB untuk sektor Perkebunan dan Perhutanan ada bagian bupati sebesar 25 persen, wakil bupati 15 persen, sekda 15 persen dan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah 45 persen.

"Pemungutan PBB Sektor Perkebunan sebagai insentif telah melanggar asas kepatutan dan manfaat bagi masyarakat dimana sesuai dengan defenisi, insentif pemungutan pajak dan retribusi adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan pajak dan retribusi.

Sementara,  daerah tidak memiliki peran dan tidak ada melakukan pemungutan Pajak PBB sektor Perkebunan," kata JPU.

Namun oleh terdakwa bersama rekannya, tetap memanfaatkan biaya pemungutan Pajak PBB dari sektor Perkebunan tersebut untuk dibagi-bagi sebagai insentif kepada pejabat daerah Kabupaten Labusel dan pegawai negeri di lingkungan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labusel. 

Sama halnya dengan anggaran 2014 dan 2015, hanya saja jumlah persen tiap penerima ada yang mengalami perubahan.

Akibatnya, kata Jaksa terdakwa, secara melawan hukum telah melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau sebesar Rp Rp 1.966.683.208,00.

"Perbuatan terdakwa tersebut telah melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 yang diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi  jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana," urai JPU.

Selain itu, perbuatan terdakwa juga melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 3 jo pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 yang diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi  jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.(put)

Komentar Anda

Terkini