 |
| PB-PASU menolak keras penundaan Pemilu dan Pilpres 2024. (f-ist/mim) |
MEDAN, KLIKMETRO.COM - Penolakan keras disampaikan Pengurus Besar Perkumpulan Advokat Sumatera Utara (PB-PASU) terkait merebaknya wacana dari sejumlah Ketua Umum Partai Politik yang mengusulkan agar Pemilu dan Pilpres 2024 diundurkan.
“Jelas, kami menolak usul atau wacana penundaan waktu Pemilihan Umum dan Pemilihan Presiden tahun 2024 karena melanggar konstitusi. Sebab, pelaksanaan Pemilu dan Piplres telah ditetapkan 5 tahun sekali. Wacana ini dapat disebutkan sebagai penghianatan terhadap konstitusi UUD 1945,” urai Ketua Umum PB PASU Eka Putra Zakran SH MH, yang didampingi Sekretaris Abdul Rahman Nasution SH, serta sejumlah pengurus lainnya, dikutip Minggu (6/3/2022).
Lebih lanjut dikatakannya, penundaan Pemilu dan Pilpres dapat dianggap bentuk pembusukan demokrasi oleh budak-budak oligarki yang berharap akan terlindungi dari sandera-sandera hukum yang menjadi beban mereka.
“Tidak ada alasan yang urgen, baik konstitusional dan rasional untuk menunda pemilihan umum yang dilakukan oleh budak-budak oligarki dengan mempertahankan status quo,” sebut pria yang akrab disapa Epza ini.
Dengan wacana penundaan Pemilu dam Pilpres tersebut, Epza pun menyatakan, hal ini menimbulkan asumsi dari masyarakat, ada agenda politik tidak sehat di balik rencana penundaan tersebut. Dikhawatirkan, wacana ini dapat membahayakan stabilitas politik nasional.
“Untuk itu kami meminta kepada pemerintah dan DPR RI, untuk tetap berpegang pada aturan-aturan yang konstitusional dan mengikuti tahapan-tahapan Pemilu dan Pilpres yang sudah diagendakan dan sudah diputuskan oleh DPR RI. Serta tetap melaksanakan pemilu dan Pilpres pada tahun 2024,” imbuhnya.
Terakhir, Epza meminta kepada masyarakat untuk memperhatikan dan mengawasi perilaku yang tidak sehat para politisi-politisi atau partai politik yang hanya memikirkan golongan dan kelompoknya sendiri, tanpa memikirkan kepentingan rakyat.
“Sudah saatnya pada pemilu yang akan datang, masyarakat tidak memilih partai politik yang menjadi budak oligarki dan kapitalis yang dengan kasat mata dapat dilihat dalam perkembangan politik hari ini dan akan datang,” seru Epza mengakhiri. (mim/in)
