-->

DPRD Batubara Gelar Paripurna Ranperda dan Propemperda

Selasa, 20 September 2022 / 15.51

Wakil Ketua Bapemperda Rizky Aryetta.

BATUBARA, KLIKMETRO.COM - DPRD Batu Bara gelar rapat paripurna penyampaian Ranperda Propemperda tahun 2023, Senin (19/9/2022) di Aula Paripurna. 

Wakil Ketua Bapemperda dalam penyampaian Ranperda Propemperda tahun 2023 yang disampaikan Rizky Aryetta mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada pemkab Batu bara dan seluruh anggota badan pembentukan daerah atas kerjasama dan komitmennya dalam rangka pembahasan propemperda tahun 2023 yang merupakan rencana rancangan produk hukum Kabupaten Batu Bara yang akan dibentuk menjadi Peraturan Daerah.

”Untuk mewujudkan amanah dari undang-undang dan peraturan pemerintah, Bapemperda DPRD Kabupaten Batu Bara telah menyusun Propemperda tahun 2023 sesuai dengan mekanisme dan berpedoman peraturan perundang-undangan. pada kesempatan yang berbahagia ini izinkanlah kami menyampaikan 10 (sepuluh) propemperda tahun 2023, yang telah disusun dengan skala prioritas sebagai berikut :

Ranperda tentang pertanggung jawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2022 Ranperda pajak dan retribusi daerah Ranperda penyelenggaraan penanaman modal dan perizinan berusaha berbasis risiko, Ranperda penyelenggaraan perlindungan anak, Ranperda penyelenggaraan kesejahteraan masyarakat lanjut usia, Ranperda perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2023, Ranperda anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2024, Ranperda tentang pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh,Ranperda penataan lingkungan masyarakat di wilayah pesisir Ranperda penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Pemerintah Kabupaten Batu Bara melalui OPD yang membidangi masing-masing dan dua rancangan Perda inisiatif dari DPRD, Sepuluh rancangan Perda tersebut disusun berdasarkan skala prioritas.

Secara keseluruhan rancangan peraturan daerah yaang diajukan dan telah disusun menjadi propemperda tahun 2023, mencakup mengenai pajak dan retribusi, kemudahan dalam pelayanan masyarakat dalam hal perizinan, perlindungan anak, penyelenggaraan kesejahteraan masyarakat lansia, penyelenggaraan penanggulangan bencana, peningkatan kualitas pemukiman dan penataan lingkungan masyarakata di wilayah pesisir, selain itu ada tiga ranperda wajib yang setiap tahunnya dilaksanakan yaitu ranperda mengenai pertangungjawaban apbd, p-apbd dan rancangan perda APBD untuk tahun berikutnya,"demikian disampaikan Rizky dalam paripurna.(dani)

Komentar Anda

Terkini