 |
| Laporan hasil reses Anggota DPRD Medan dari Daerah Pemilihan I saat paripurna DPRD Medan. (f-ist) |
MEDAN, KLIKMETRO.COM – Pemerintah Kota (Pemko) Medan melalui OPD-OPD terkait diminta untuk bergerak cepat dalam menanggapi laporan reses para anggota DPRD Medan guna mengatasi berbagai masalah sosial di tengah-tengah masyarakat.
Hal itu diungkapkan Anggota DPRD Medan dari Daerah Pemilihan (Dapil) I, Robi Barus saat membacakan laporan reses anggota DPRD Medan dalam sidang Paripurna Medan dengan agenda Laporan Reses Kedua Anggota DPRD Medan Tahun 2022 Daerah Pemilihan I Sampai V.
“DPRD Medan berharap, laporan hasil reses ini dapat segera ditindaklanjuti oleh OPD-OPD terkait di lingkungan Pemko Medan,” ucap Robi Barus dalam Paripurna yang turut dihadiri Wali Kota Medan Bobby Nasution, Wakil Wali Kota Medan Aulia Rachman, Sekda Kota Medan Wiriya Alrahman, dan sejumlah Pimpinan OPD di lingkungan Pemko Medan.
Sebab, kata Robi, Reses Masa Sidang II Tahun Ketiga ini sangat strategis dalam dalam pelaksanaan tri fungsi dewan dan cukup efektif digunakan dalam rangka menjaring aspirasi masyarakat.
Selain itu, usulan permasalahan, masukan dan saran yang dihimpun dalam kegiatan reses itu dapat menjadi masukan yang dihimpun dalam merumuskan kebijakan maupun perencanaan pembangunan tahun 2023 dan 2024 di Kota Medan.
“Meskipun mungkin tidak semua usulan ini bisa langsung diakomodir seluruhnya, namun kami berharap Pemko Medan melalui Bappeda dapat menentukan skala prioritas demi peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Medan. Dan kepada pihak-pihak terkait, kiranya usulan masyarakat ini dapat ditindaklanjuti dengan cepat,” ujarnya.
Mewakili anggota dewan dari Dapil I lainnya, yakni Dame Duma Sari Hutagalung, Edward Hutabarat, Antonius Tumanggor, H. Rajudin Sagala, Rudiawan Sitorus, Abdul Rahman Nasution, dan Renville Napitupulu, Robi juga menyarankan kepada Pemko Medan melalui Bappeda Kota Medan untuk mengakomodir saran dan pendapat maupun rumus permasalahan dalam pokok-pokok pikiran DPRD Medan yang diperoleh dari hasil reses.
“OPD terkait juga agar segera melakukan percepatan pelayanan publik sesuai bidang yang menjadi urusannya, dengan tataran kebermanfaatan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.(riz)
