 |
| Wakil Ketua DPRD Medan HT Bahrumsyah menggelar reses Masa Sidang III Tahun Ketiga TA 2022 di Kecamatan Medan Belawan, Sabtu - Minggu (10-11/12/2022). (ft-ist) |
BELAWAN, KLIKMETRO.COM - Masyarakat Belawan II mempertanyakan pemberlakuan standar Universal Health Coverage (UHC). Sebab, masyarakat masih belum mendapatkan pelayanan kesehatan secara prima dari klinik dan rumah sakit yang ada di Kota Medan.
Pertanyaan itu disampaikan kepada Wakil Ketua DPRD Kota Medan, T. Bahrumsyah, saat menjemput aspirasi masyarakat pada Reses Masa Sidang III Tahun Sidang ke III TA 2022 yang dilaksanakan secara bergantian di Lingkungan 11, 32, 23 dan 18, Kelurahan Belawan II, Kecamatan Medan Belawan, Sabtu (10/12/2022) dan Minggu (11/12/2022).
Masyarakat juga mempertanyakan soal pendataan program bedah rumah, karena wilayah Belawan II merupakan kawasan prioritas untuk penanganan kawasan kumuh. “Kami sudah didata dan datanya sudah dikirim ke dinas terkait di Pemkot Medan. Kira-kira kapan kami mendapatkannya,” tanya warga.
Selain itu, masyarakat mengeluhkan lambatnya surut pasang rob di wilayah Belawan II. “Pasang rob di wilayah kami ini baru surut dalam dua hari, karena tidak berfungsinya saluran air di Paluh Perta dengan baik. Sementara di wilayah lain langsung surut,” sebut warga.
Dalam Reses itu, masyarakat juga meminta agar di lakukan pembangunan SMP Negeri di wilayah Kecamatan Belawan, karena banyak warga tidak mampu menyekolahkan anaknya di sekolah swasta.
“Kenapa di kecamatan lain SMPN-nya lebih dari 3, sementara di Belawan cuma 1. Akibatnya, tidak mampu menampung warga yang mau masuk ke sekolah negeri. Tolong-lah Pak, ini di perhatikan,” pinta warga.
Di sisi lain, masyarakat juga mengeluhkan kondisi keamanan dan kenyamanan di wilayah Belawan. Sebab, hampir setiap hari terjadi tawuran. Bahkan, telah menjurus anarkis, karena sudah melakukan penjarahan terhadap rumah warga. “Baru-baru ini, di Jalan Slebes sampai melempar mercon dan bom api,” ujar warga.
Selain itu, masyarakat juga meminta agar menindak tegas peredaran dan penyalahgunaan narkoba. Sebab, di beberapa titik di Belawan barang haram itu sepertinya dijual bebas, sehingga anak-anak sekolah menjadi korban.
“Akibatnya, sering terjadi tindakan pencurian dengan kekerasan (curas) di masyarakat. Pemerintah harus hadir memberikan rasa dan nyaman kepada masyarakat,” pinta warga lagi.
Menjawab semua aspirasi yang terkuak, Bahrumsyah, menyampaikan alur program pembangunan itu ada 3, yakni Reses, Musrenbang dan e-Pokir. “Apa yang menjadi keluhan bapak-ibu, menjadi masukan bagi DPRD untuk disampaikan kepada Pemkot Medan melalui sidang paripurna guna di tindaklanjuti menjadi program pembangunan,” katanya.
Semua keluhan yang disampaikan terkait pembangunan, kata Ketua DPD PAN Kota Medan itu, akan direspon melalui pokok-pokok pikiran (Pokir) anggota DPRD.
Selain itu, Bahrumsyah, meminta pihak-pihak terkait untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat, sehingga masyarakat bisa beraktivitas dengan tenang, aman dan nyaman.
Dalam kesempatan itu, Bahrumsyah, meminta peran serta keluarga untuk membantu menjaga situasi tetap aman dan kondusif. “Minimal, bapak-ibu selaku orang tua memantau anak-anaknya untuk tidak terlibat dalam tawuran. Karena, tidak ada persoalan serius yang menyebabkan terjadinya tawuran, tapi persoalan yang diciptakan,” katanya. (mar)
