 |
| PJ Gubernur Sumatera Utara, Hasanuddin saat mmeberi keterangan kepada wartawan usai penyerahan DIPA dan Daftar Alokasi TKD TA 2023 di Hotel Santika Premiere Dyandra, Medan, Rabu (13/12/2023). (ft-ist) |
MEDAN, KLIKMETRO.COM - PJ Gubernur Sumatera Utara, Hasanuddin, bersama Kepala Kanwil DJPb Sumatera Utara, Syaiful, memasuki era digitalisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Daftar Alokasi Transfer Ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran (TA) 2023 secara digital. Acara ini berlangsung di Hotel Santika Premiere Dyandra, Medan, Rabu (13/12/2023) dan menjadi simbol dimulainya pelaksanaan APBN 2024.
Dalam sambutannya, Hasanuddin menegaskan bahwa 2024, yang merupakan tahun terakhir Kabinet Indonesia Maju, akan terus mendukung transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Fondasi kualitas SDM dan infrastruktur, bersama reformasi lainnya, tetap menjadi fokus.
Acara ini juga menjadi wujud dukungan terhadap program prioritas nasional yang diatur melalui Undang-Undang, dengan partisipasi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang konstruktif dan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap laporan keuangan pemerintah.
Meskipun menghadapi gejolak ekonomi global dan volatilitas harga komoditas, Hassanudin mengatakan, Sumatera Utara tetap mempertahankan pertumbuhan ekonomi sekitar 4,94 persen dan inflasi yang rendah dan stabil. Surplus neraca perdagangan hingga September 2023 sebesar US$412.02 juta menunjukkan keseimbangan eksternal yang terjaga.
Dalam konteks ini, APBN 2024 disusun dengan asumsi makro yang optimis, tetapi tetap memperhatikan dinamika global yang mungkin terjadi. Target pendapatan negara secara nasional sebesar Rp 2.802.3 triliun, dengan dukungan optimalisasi sektor perpajakan dan pengelolaan PNBP yang berkualitas.
Masih menurut penjelasan PJ Gubernur, pagu belanja negara 2024 di Sumatera Utara mencapai Rp 67,82 triliun, meningkat 3,6 persen dibandingkan APBN 2023. Ini termasuk Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp23,63 triliun dan Transfer ke Daerah sebesar Rp44,13 triliun, Transfer ke Daerah meningkat 6,3 persen dibandingkan APBN 2023 dan diarahkan untuk mendukung berbagai sektor, termasuk penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), peningkatan pelayanan publik, operasional sekolah, dan penanganan kemiskinan ekstrem dan stunting. Sinergi kebijakan fiskal pusat dan daerah terus ditingkatkan untuk memperbaiki tata kelola keuangan yang lebih baik.
Digitalisasi Pelaksanaan APBN: DIPA Secara Elektronik
Dalam perbedaan penyerahan DIPA tahun ini, Hasanuddin menegaskan, proses digitalisasi perencanaan penganggaran dengan penandatanganan DIPA secara elektronik telah diterapkan. Proses bisnis yang semula memakan waktu 12 tahap menjadi 4 tahap dengan menggunakan aplikasi SAKTI. Penandatanganan DIPA secara elektronik bertujuan untuk menjamin keabsahan sumber daya data dan informasi sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
Hasanuddin menutup acara dengan harapan agar DIPA dan TKD tahun 2024 segera ditindaklanjuti untuk memastikan pelaksanaan APBN dan APBD 2024 dapat berjalan sejak awal tahun. Hal ini diharapkan dapat memberikan manfaat maksimal kepada masyarakat dan perekonomian secara langsung.
Semua peserta diingatkan untuk menjaga kualitas belanja, memperkuat sinergi dan harmonisasi kebijakan antara APBD dan APBN, serta menjaga integritas dan tata kelola sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat. (mar)
.jpeg)
