 |
| Wali Kota Pematangsiantar dr Susanti Dewayani SpA saat kegiataan entry meeting bersama BPKP Provinsi Sumut, Selasa (27/2/2024). (ft-kominfo pematang siantar) |
SIANTAR, KLIKMETRO.COM - Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) Farid Firman mengapresiasi komitmen Wali Kota Pematangsiantar dr Susanti Dewayani SpA yang begitu kuat untuk mensukseskan pengentasan kemiskinan dan penanganan Stunting.
"Tidak salah kita menetapkan Kota Pematangsiantar menjadi salah satu daerah evaluasi karena komitmen kepala daerahnya yang begitu kuat dalam mensukseskan program nasional ini," sebut Farid saat Entry Meeting bersama dr Susanti dan sejumlah kepala OPD di lantai 2 kantor wali kota, Selasa (27/2/2024).
Kegiatan Entry Meeting ini terkait evaluasi program dan kegiatan pengentasan kemiskinan dan penanganan stunting. Dalam evaluasi tersebut, BPKP ingin membantu dan memastikan daerah bisa mengoptimalkan keterbatasan dana untuk lebih fokus dan prioritas dalam hal penanganan stunting dan pengentasan kemiskinan.
"Nantinya kita akan melihat program dan kegiatannya. Kami nanti akan menyampaikan apa adanya, ini demi kebaikan Kota Pematangsiantar," tuturnya.
Ia mengaku optimistis melihat komitmen dr Susanti untuk terus menurunkan angka stunting di Kota Pematangsiantar.
"Di sini kami ingin memastikan dan memberikan peran konsultatif kepada pemerintah daerah, agar design penganggarannya efektif dan efisien," sebutnya.
Sebelumnya, dr Susanti menyampaikan kemiskinan dan stunting telah menjadi fokus program pemerintah pusat dan juga Kota Pematangsiantar.
Kota Pematangsiantar, katanya, telah ditetapkan sebagai lokasi fokus (lokus) stunting (kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis).
Di awal tahun 2023, lanjut dr Susanti, ada 284 balita mengalami stunting. Untuk itu, Pemerintah Kota (Pemko) Pematangsiantar terus melaksanakan program untuk percepatan penanganan stunting.
"Alhamdulilah, per akhir tahun 2023, telah berkurang 68 balita, sehingga saat ini tinggal 216 balita yang mengalami stunting," sebut dr Susanti.
Dengan kehadiran BPKP, sambung dr Susanti, tentunya program-program dalam penanganan stunting yang dimotori Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PPKB) Pemko Pematangsiantar bersama sejumlah OPD, bisa menurunkan angka stunting.
"Mohon bimbingan dan arahannya, sehingga program kami dalam menurunkan angka stunting, dapat tepat sasaran, dan efisien," tutur dr Susanti.
dr Susanti menambahkan, di tahun 2023, angka stunting sebesar 14,3 persen, dan masih di bawah angka stunting Provinsi Sumut.
"Mudah-mudahan kami dapat melakukan percepatan penanganan stunting di Kota Pematangsiantar. Untuk itu mohon bimbingan dan arahan," pungkas dr Susanti.
Hadir pada kegiatan ini, Staf Ahli Wali Kota Bidang Pemerintahan Dra Happy Oikumenis Daely, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Junaedi Antonius Sitanggang SSTP MSi, Kepala Inspektorat Herri Okstarizal SH, sejumlah pimpinan OPD, dan para unsur BPKP Provinsi Sumut. (fas)
.jpeg)
