 |
| Wali Kota Pematangsiantar dr Susanti Dewayani menghadiri kegiatan Aksi 1 Analisis Situasi Konvergensi Percepatan Penurunan Stunting Kota Pematangsiantar, di Ruang Serbaguna Kota Pematangsiantar, Kamis (7/3/2024). (ft-kominfo pematangsiantar) |
"Hal-hal seperti ini menjadi fokus kita agar kita mengetahui penyebab di dalam satu keluarga itu mengalami stunting," sebut dr Susanti dalam sambutannya pada kegiatan Aksi 1 Analisis Situasi Konvergensi Percepatan Penurunan Stunting Kota Pematangsiantar, di Ruang Serbaguna Kota Pematangsiantar, Kamis (7/3/2024).
Para camat diharapkan dapat menganalisa di mana sebenarnya benang merah dalam kasus stunting dalam keluarga.
"Untuk itu berkoordinasi dengan stakeholder terkait sangat perlu dilakukan. Karena bagaimanapun, anak merupakan investasi bagi keluarga," tutur dr Susanti.
Penyelesaian stunting di Kota Pematangsiantar, lanjut dr Susanti, akan menjadi salah satu bahan evaluasi perjanjian kinerja antara camat dengan wali kota.
Pada kesempatan ini, dr Susanti menyinggung serapan anggaran tahun lalu untuk mencegah Stunting yang mencapai 100 persen di kecamatan. Namun, out put- nya perlu dilihat benar atau tidak.
"Stunting turun atau tidak, jangan-jangan tidak tepat sasaran," tukas dr Susanti.
dr Susanti menekankan persoalan Stunting akan menjadi bahan evaluasi perjanjian kinerja antara camat dengan wali kota.
"Nanti kita lihat, berkurang atau tidak. Jangan-jangan nambah. Ini akan jadi bahan evaluasi," katanya lagi.
Masih kata dr Susanti, penanganan stunting akan relevan dengan kesejahteraan masyarakat nantinya.
"Untuk itu mari bersama-sama dalam menangani Stunting di Kota Pematangsiantar. Dibutuhkan kerjasama kita dan komitmen yang tinggi di antara seluruh OPD dan ASN di Kota Pematangsiantar," tutup dr Susanti.
Sebelumnya, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana (PPKB) Kota Pematang Siantar Hasudungan Hutajulu SH dalam laporannya menyampaikan, kegiatan ini bertujuan membantu program Pemerintah Kota (Pemko) Pematangsiantar dalam menentukan program yang diprioritaskan alokasinya guna menentukan perbaikan pelayanan akses 5 kelompok sasaran terhadap intervensi spesifik dan sensitif.
Hadir pada kegiatan ini, para camat dan Lurah, pengurus TP PKK Kota Pematangsiantar, Satgas Stunting, sejumlah narasumber, dan perwakilan BPJS Kesehatan. (mar)
.jpeg)
