 |
| Puskemas Namorambe. (ft-ist) |
MEDAN, KLIKMETRO.COM - Belakangan ini tersiar kabar yang mencoreng kredibilitas Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang. Dinas yang dipimpin dr.Asri Ludin Tambunan, M.Ked(PD),Sp.PD-KGEH,FINASIM ini disebut-sebut melakukan praktik pungli dengan berbagai alasan.
Sekaitan hal ini, para kepala puskemas membantah kabar adanya praktik pungli dan pemerasan di lingkungan Dinas kesehatan Deliserdang.
"Kami kepala puskesmas yang dibawah naungan Dinas Kesehatan Deli Serdang membantah pemberitaan adanya pungli atau pun pemerasan. Pemberitaan yang beredar saat ini dengan berbagai tudingan negatif, membuat kami tak nyaman bekerja," kata sejumlah kepala puskesmas saat ditemui kru klikmetro.com, Minggu (9/6/2024).
Mewakili rekannya sesama kepala puskesmas, dr Pendi menegaskan, tidak ada pengutipan atau pun biaya untuk pengurusan naik pangkat, pengurusan SKP dan lainnya. Semuanya dilakukan oleh pegawai yang bersangkutan dan tidak dikenakan biaya apapun.
"Mengenai tudingan adanya pengutipan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK), agar diketahui sekarang ini dana BOK langsung disalurkan ke rekening masing-masing kepada pegawai yang berhak menerimanya," jelas dr Pendi yang diaminkan rekan-rekannya.
dr Pendi juga menyebutkan, pihaknya di UPT Puskesmas Namorambe membuat kebijakan sendiri yang merupakan kesepakatan bersama untuk mendonasikan Rp 5 ribu guna pencegahan stunting di kawasan mereka.
"Kebijakan donasi Rp 5 ribu ini merupakan yang kami buat sendiri dan sudah kesepakatan bersama seluruh pegawai Puskesmas Namorambe untuk keperluan memberikan penambahan makanan bergizi, vitamin dan lainnya guna pencegahan stunting. Hal ini tidak ada perintah dari mana pun. Untuk donasi ini pun hanya Puskesmas Namorambe yang memberlakukan, puskesmas lain tidak ada,"tegas dr Pendi.
Dia menyesalkan adanya pemberitaan miring terkait Dinas Kesehatan Deli Serdang dan dr Asri Ludin Tambunan disebut-sebut melakukan pencitraan membantu masyarakat dengan menggunakan dana tersebut.
"Kegiatan donasi ini semata-mata untuk membantu masyarakat yang membutuhkan perbaikan gizi dan membantu anak-anak stunting di sekitar wilayah puskesmas. Bukan untuk pencitraan pimpinan kami, dalam hal ini Kepala Dinas Kesehatan dr Asri Ludin Tambunan," ujarnya.
Beberapa kepala puskesmas juga membenarkan apa yang disampaikan dr Pendi. Mereka kuatir, pemberitaan-pemberitaan miring akan menimbulkan asumsi negatif di kalangan masyarakat. Apalagi terkait masalah perijinan, tidak ada pungli apapun. Hal ini sesuai dengan penilaian Ombusdman RI Perwakilan Sumut.
"Kami tidak ingin masyarakat kehilangan kepercayaan karena pemberitaan miring ini. Sekali lagi kami tegaskan, tidak ada pemotongan atau pun kewajiban untuk menyetor dana BOK ke pejabat tertentu. Sampai saat ini tidak ada 1 pegawai pun yang mengalami pemotongan terkait Dana BOK, karena untuk Dana BOK disalurkan ke rekening masing-masing," papar para Kepala Puskesmas. (tim)
.jpeg)
