 |
| Pj Gubsu Agus Fatoni pada Entry Meeting pemeriksaan laporan keuangan Pemprov Sumut 2024 oleh BPK RI di Ruang Rapat II, Kantor Gubernur, Medan, Sumut, Selasa (18/2/2025). (ft-kominfo sumut) |
MEDAN, KLIKMETRO.COM - Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Agus Fatoni meminta perangkat daerah Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut kooperatif dan proaktif pada pemeriksaan laporan keuangan Pemprov Sumut 2024 oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI).
Hal tersebut disampaikan Fatoni pada Entry Meeting pemeriksaan laporan keuangan Pemprov Sumut 2024 oleh BPK RI di Ruang Rapat II, Kantor Gubernur, Medan, Sumut, Selasa (18/2/2025).
“Selain itu pada perangkat daerah termasuk BUMD agar kooperatif proaktif dengan menyajikan dokumen laporan keuangan dengan memberikan data informasi akurat, tidak terbelit dan tidak menghindar,” kata Fatoni.
Dirinya juga meminta seluruh jajaran Pemprov terkhusus Inspektur untuk memfasilitasi dan mendampingi tim pemeriksa. Terkhusus pada Pengguna Anggaran (PA) dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Fatoni berpesan agar senantiasa berkomunikasi aktif dengan tim termasuk dengan Inspektorat.
“Apabila laporannya kurang jelas, bertanya, dan apabila ada undangan panggilan segera merespons dan menghadiri, ini prioritas,” kata Fatoni.
Menurut Fatoni, pemeriksaan tersebut sangat bermanfaat guna mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Dengan pemeriksaan ini pula, dapat diketahui kekurangan dan kesalahan yang terjadi.
“Audit ini sangat penting, karena dari sini kita ketahui kekurangan dan kesalahan, hasil pemeriksaan ini pula akan kita gunakan sebagai dasar untuk memperbaiki penganggaran tahun berjalan maupun tahun mendatang, semoga kita bisa bersinergi di posisi masing-masing, sehingga pemerintahan yang kita harapkan bersih dan akuntabel bisa kita wujudkan,” kata Fatoni.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Perwakilan BPK RI Sumut Eydu Oktain Panjaitan menyebut arahan Fatoni sesuai dengan harapan BPK RI. Dia berharap sinergi dan koordinasi yang kuat dalam pemeriksaan tersebut.
“Arahan Pak Fatoni sudah menggenapi dan memenuhi semua harapan kami, kerja sama yang baik, kesiapan pengelola keuangan diharapkan berperan dalam pemeriksaan ini,” kata Eydu.
Dirinya juga memaparkan ada beberapa fokus BPK pada pemeriksaan ini, di antaranya memastikan tindak lanjut atau hasil pemeriksaan sebelumnya sudah dilakukan atau tidak. Kemudian menilai kepatuhan atas peraturan perundang-undangan. Tidak sampai di situ, fokus selanjutnya yaitu menilai efektivitas sistem pengendalian intern dalam penyusunan laporan keuangan.
“Fokus kami juga melakukan pengujian substantif terbatas atas transaksi dengan prioritas pada akun kas aset tetap, belanja barang dan jasa, belanja modal, belanja hibah belanja bantuan sosial belanja tidak terduga dan pendapatan daerah yang signifikan,” kata Eydu.
Turut hadir pada kesempatan tersebut Plt Inspektur Provinsi Sumut Ismael Sinaga serta OPD Pemprov Sumut lainnya.
Defisit Anggaran Rp1,5 Triliun
Pada tempat yang berbeda Ketua DPRD Sumut Dr Sutarto MSi memastikan rapat membahas efisiensi anggaran belanja di APBD Sumut serta berhembusnya isu terjadinya defisit anggaran sebesar Rp1,5 triliun pada APBD 2024 akan tetap digelar, meskipun Pj Gubernur Sumut Agus Fatoni akan menyerahkan jabatannya kepada gubernur terpilih Bobby Nasution pada 20 Februari 2025."
"Kita pastikan rapat efisiensi anggaran itu akan kita gelar, siapapun Gubernurnya nanti, karena ini menyangkut anggaran belanja APBD 2025," kata Sutarto kepada wartawan, Selasa (18/2/2025) di ruang kerjanya menanggapi surat Pemprov Sumut yang dikirim melalui Sekretariat Daerah No 000.1.5/1470/2025 tertanggal 14 Februari 2025 tentang permohonan penjadwalan ulang rapat efisiensi anggaran.
Menyikapi hal itu, Sutarto tidak mempermasalahkan pergantian Gubernur dan akan menjadwal ulang rapat melalui mekanisme yang ada. "Nanti juga dikabari, kapan akan digelar rapatnya, bisa saja setelah pelantikan kepala daerah," katanya.
Efisiensi Anggaran, Pemerintah Daerah Diminta Kreatif dan Mandiri. Alasannya, rapat selain membahas efisiensi anggaran, juga membahas kegiatan/belanja yang belum terbayarkan sampai akhir tahun 2024 dengan laporan keuangan TA 2024, sehingga harus dibahas dengan Pemprov Sumut.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi A DPRD Sumut Zeira Salim Ritonga yang juga anggota Badan Anggaran mengatakan, walau Gubernur terpilih nanti sudah dilantik, tetap anggaran ini dibahas, karena orang yang menjabat itu merupakan bagian dari Pemprov Sumut.
"Tentu persoalan anggaran sudah menjadi tupoksinya," katanya.Menyinggung adanya informasi terkait defisit anggaran di APBD 2024 sebesar Rp1,5 triliun, Zeira menyebutkan, sampai saat ini belum ada disampaikan Pemprov Sumut secara resmi kepada DPRD Sumut. "Kalau informasinya begitu, tapi belum ada disampaikan ke kita dan saya harapkan jangan sampai terjadi defisit," pungkas Zeira. (mar)
