MEDAN, KLIKMETRO.COM - Berbagai aspirasi disampaikan masyarakat pada Anggota DPRD Medan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hj. Sri Rezeki AMd saat pelaksanaan reses II Masa Persidangan II Tahun 2024-2025 yang digelar selama 3 hari, Sabtu hingga Senin (22-24/2/2029) di sejumlah lokasi dalam empat kecamatan. Yakni, Kecamatan Medan Amplas, Medan Denai, Medan Area dan Medan Kota.
Persoalan yang paling sering disampaikan warga, diantaranya bantuan pemerintah untuk masyarakat miskin, pelayanan Kesehatan, BPJS, kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), banjir, jalan rusak dan lampu jalan.
Aspirasi masyarakat nantinya akan dijadikan pokok pikiran anggota DPRD dan disampaikan ke Pemerintah Kota Medan.
Mengawali kegiatan, Hj Sri Rezeki menyampaikan, kegiatan reses merupakan kewajiban anggota DPRD untuk menyerap aspirasi masyarakat. Sehingga nantinya bisa diambil sebuah keputusan yang terbaik. Termasuk usulan pembangunan yang ada di daerah masing-masing demi mendorong percepatan peningkatan kesejahteraan rakyat.
"Makanya melalui reses ini diharapkan bisa menyerap aspirasi warga untuk selanjutnya diusulkan pada sidang paripurna. Inilah kesempatan warga untuk menyampaikan usulan, saran maupun masalah lainnya untuk kemudian diteruskan oleh wakil rakyat ke pemerintah kota," jelas Hj Sri Rezeki.
Pada kesempatan itu, warga pun menyampaikan berbagai permasalahan. Seperti Program keluarga Harapan (PKH) dan lansia. Masyarakat mengaku sudah didata oleh pihak kelurahan, bahkan rumah sudah dipasang stiker bertuliskan "Keluarga Miskin", namun bantuan yang diharapkan tak kunjung tiba.
Seperti disampaikan Erni, warga Jalan Bromo Gang Santun, Kelurahan Tegal Sari 3 Kecamatan Medan Area. Wanita lansia ini menyebutkan sudah 13 tahun lalu didata oleh pihak kelurahan untuk mendapat bantuan PKH dan di pintu rumahnya dipasang stiker "Keluarga Miskin".
"Sudah 13 tahun lalu didata, tapi sampai sekarang saya tak mendapat bantuan apapun. Padahal rumah pun sudah ditempel stiker keluarga miskin," ujarnya.
Selain PKH, warga juga menanyakan Program Bantuan Sosial Tunai (BST) Lansia.
Di kesempatan sama, Ikke, warga Bromo menyoalkan Program KIP. Hal itu lantaran anaknya saat sekolah dasar mendapat bantuan melalui KIP. Namun sejak SMP, bantuan itu tak lagi diperolehnya.
Menjawab soalan ini, Hj Sri Rezeki menyebutkan, masyarakat yang memperoleh bantuan, sebelumnya telah masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Berdasarkan data ini, diketahui penerima yang layak memperoleh bantuan.
Namun legislator PKS ini juga mengakui, penerima manfaat BST saat ini masih minim dan belum mampu mengcover seluruh lansia di Kota Medan yang jumlah mencapai 70 ribuan. "Meski begitu, aspirasi yang disampaikan akan kami tampung untuk disampaikan ke pemerintah kota," jelasnya seraya menambahkan bahwa program bantuan khusus untuk para lansia ini merupakan bantuan resmi yang berasal dari anggaran Pemko Medan.
Di kesempatan itu, politisi Dapil IV (4) yang meliputi Kecamatan Medan Area, Medan Kota, Medan Denai dan Medan Amplas ini menyarankan kepada masyarakat agar mengecek bantuan melalui aplikasi cek bansos. "Pengecekan bisa dilakukan melalui website resmi Kemensos maupun aplikasi Cek Bansos yang dapat diunduh di ponsel," kata Hj. Sri Rezeki.
Mengenai Program KIP, masyarakat diminta proaktif melapor ke sekolah dan dinas terkait. Karena setiap tahun selalu ada perubahan data maupun kebijakan dari pemerintah.
Pada kegiatan reses ini, warga juga menyampaikan masalah BPJS Kesehatan dan kondisi jalan yang rusak serta banjir. Seperti di depan Kantor Lurah Tegal Sari III yang kerap tergenang setiap kali hujan. Begitu juga di kawasan jembatan jalan Bromo dekat Gang Santun, kondisi drainase buruk sehingga kerap banjir.
Warga juga mengeluhkan kondisi air PAM yang sering mati dan berbau lumpur. "Setiap bulan bayar air mahal, tapi airnya sering mati dan terkadang keruh dan bau lumpur," kata warga.
Disampaikan juga keluhan masyarakat terkait tawuran dan aksi kriminalitas yang semakin marak di Kota Medan. Warga meminta agar pengamanan semakin ditingkatkan. Selain itu, terkait Bulan Ramadhan dan Perayaan Idul Fitri yang semakin dekat, masyarakat meminta agar harga bahan pokok tidak mengalami kenaikan. "Sampai sekarang harga beras masih mahal, minyak makan (goreng) pun mahal. Belum lagi harga gula, cabai, bawang dan lainnya. Kami berharap menjelang Ramadhan dan idul fitri ini, harga bahan pokok tidak naik," kata warga.
Dalam reses tersebut, Hj Sri Rezeki menyampaikan terimakasih kepada seluruh warga yang sudah menyampaikan aspirasinya. Dia juga mengharapkan pemerintah menstabilkan harga pangan sehingga meringankan ekonomi masyarakat.
"Menjelang ramadan dan perayaan Idul Fitri ini, kita mengharapkan harga bahan pokok stabil. Pasar murah lebih diintesifkan agar perekonomian masyarakat bisa terbantu. Untuk BPJS Kesehatan yang tertunggak, masyarakat Kota Medan masih dapat berobat gratis dengan menggunakan Program UHC. Jadi sekarang ini jangan takut berobat. Cukup menggunakan KTP, kita sudah bisa berobat gratis," pungkas Hj. Sri Rezeki. (mar)