 |
| Rapat Komisi IV DPRD Medan bersama Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan terkait penanganan sampah. (ft-ist) |
MEDAN, KLIKMETRO.COM - Komisi IV DPRD Medan menuding sistem pengelolaan kebersihan di Kota Medan saat cukup memprihatinkan. Mulai dari pelayanan, sarana prasarana TPS yang minim bahkan penerimaan dari Wajib Retribusi Sampah (WRS) masih jauh dari harapan.
Begitu juga kondisi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah di Kelurahan Terjun yang sudah menggunung butuh penanganan serius.
Keseriusan dan kemampuan Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Medan Melvi Marlabayana dalam mengelola persampahan agar lebih baik dipertanyakan para wakil rakyat dalam rapat evaluasi triwulan III di ruang Komisi IV, Senin (27/10/2025).
"Kondisi pengelolaan persampahan saat ini sedang tidak baik. Apalagi masalah retribusi WRS yang sangat minim bahkan menunggak. Begitu juga pelayanan yang terus dikeluhkan warga. Kepada Kadis yang baru menjabat Melvi, bagaimana keseriusan untuk membenahi masalah ini. Dan inovasi apa yang dilakukan kedepannya," tanya Ketua Komisi IV Paul Mei Anton Simanjuntak.
Menjawab itu, Melvi Marlabayana menyebutkan penanganan persampahan di Kota Medan saat ini butuh keseriusan. Dimana sarana prasarana dalam upaya peningkatan pelayanan masih minim. Begitu jumlah WRS yang sangat sedikit dan kondisi TPA Terjun yang sudah penuh maka perlu ada solusi baru.
Untuk itu lanjut Melvi yang baru menjabat Kadis mulai Agustus 2025 lalu, sebagai inovasi baru pihaknya sudah memulai evaluasi data terkait jumlah WRS.
"Saat ini kami mulai update ulang jumlah WRS. Dengan target jumlah WRS pasti bertambah dan dimulai seluruh ASN Kota Medan yang berdomisili di Medan peserta WRS," sebut Melvi.
Kemudian tambah Melvi, kemungkinan untuk di pihak ketigakan masalah pengelolaan kebersihan di kota Medan saat ini sedang didiskusikan dengan tim ahli. Begitu juga soal pembayaran retribusi sampah melalui kerjasama dengan pihak PLN dan Perumda PDAM sedang dijajaki.
Begitu juga soal mengatasi TPA Terjun yang saat ini sudah penuh. Melvi menjelaskan pihaknya sudah menamba dengan pembelian lahan 5 Ha di samping TPS Terjun. Dimana lahan 5 Ha itu nantinya akan dibangun Pengelolaan Sampah Energi Listrik (PSEL).
"Pemerintah pusat akan membangun PSEL dan sudah diamanatkan kita hanya penyediaan lahan 5 Ha. Syarat untuk memenuhi kebutuhan PSEL yakni produksi sampah 1.500 ton per hari, sedangkan Kota Medan sebanyak 1.700 ton," terang Melvi.
Lanjutnya lagi, PSEL ditargetkan dapat beroperasi pada Oktober 2026 mendatang.
"Saya berharap adanya kolaborasi antar seluruh instansi dan tetap minta dukungan dewan. Begitu juga terkait Sosper Persampahan agar DLH tetap dilibatkan," pintanya. (mar)
.jpg)
