 |
| Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Medan, Robi Barus. (ft-ist) |
MEDAN, KLIKMETRO.COM - Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Medan, Robi Barus, menegaskan bahwa wacana Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) oleh DPRD sebagai sebuah kemunduran dalam demokrasi.
Ia menilai, langka tersebut bentuk kemunduran demokrasi sekaligus merampas kebebasan rakyat dalam memilih kepala daerah yang terbaik.
“Sikap PDIP tegas, kami menolak segala hal yang mengkerdilkan nilai-nilai demokrasi di negeri ini," tegas Robi, Jumat (9/1/2025).
Dikatakannya, tidak ada alasan yang dapat dibenarkan untuk mengalihkan Pilkada langsung oleh rakyat ke DPRD.
"Tidak ada alasan yang dapat membenarkan itu, termasuk soal besarnya anggaran dan alasan-alasan lainnya, sebab tidak ada hal yang lebih berharga dari menjaga nilai-nilai demokrasi bangsa dan memberikan kebebasan bagi rakyat dalam memilih pemimpinnya," katanya.
Robi mengungkapkan, rakyat Indonesia telah berjuang keras untuk mengalihkan Pilpres dan Pilkada dari DPR maupun DPRD ke pemilihan secara langsung oleh rakyat.
"Perjuangan itu harus kita ingat dan kita hargai, semua itu untuk memperjuangkan hak rakyat dalam memilih pemimpinnya. Rakyat punya hak untuk memilih wakil rakyat, rakyat juga punya hak memilih pemimpinnya, baik itu pemimpin negara maupun pemimpin di daerah. Jangan rampas hak rakyat dengan alasan apapun, biarkan rakyat merdeka dengan pilihannya," ujarnya.
Soal banyaknya kepala daerah hasil pilkada langsung yang terjebak korupsi, Robi menyebut bahwa tidak ada jaminan bahwa kepala daerah yang dipilih oleh DPRD akan bebas dari perilaku korupsi.
"Kalau ada tikus di lumbung padi, tikusnya yang kita bunuh, bukan lumbung padinya yang kita bakar. Intinya memang tidak ada kebijakan yang sempurna, tetapi tidak ada kesalahan yang lebih besar dari merampas hak rakyat," tuturnya. (mar)
.jpg)
