 |
| Pemerintah Kabupaten Asahan bersama DPR RI dan Ombudsman RI Perwakilan Sumut menggelar kegiatan Sosialisasi dan Diskusi Publik terkait Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik di Halaman Kantor Kecamatan Kota Kisaran Timur, Jumat (08/05/2026). (Foto : Dinas Kominfo Asahan) |
ASAHAN, KLIKMETRO.COM - Pemerintah Kabupaten Asahan menggelar kegiatan Sosialisasi dan Diskusi Publik terkait Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik di Halaman Kantor Kecamatan Kota Kisaran Timur, Jumat (08/05/2026).
Acara ini dihadiri langsung oleh Bupati Asahan, Komisi II DPR RI, dan perwakilan Ombudsman RI Provinsi Sumatera Utara.
Dalam sambutannya, Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin menyampaikan apresiasi kepada seluruh Camat, Lurah, hingga Kepala Lingkungan yang telah bekerja keras memberikan pelayanan terbaik. Menurutnya, kepuasan masyarakat yang merasa aman dan nyaman adalah indikator utama keberhasilan pelayanan di tingkat desa maupun kecamatan.
"Kami berharap seluruh aparatur terus konsisten memberikan pelayanan terbaik dalam setiap urusan publik. Semoga kegiatan ini menjadi momentum untuk menjadikan pelayanan di Kabupaten Asahan semakin prima," ujar Bupati.
Di kesempatan sama, Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Sumatera Utara, Herdensi, mengungkapkan bahwa pelayanan publik di Kabupaten Asahan pada tahun 2025 telah masuk dalam kategori baik di tingkat provinsi. Hasil ini diperoleh melalui kegiatan Ombudsman On The Spot dan survei langsung kepada masyarakat sebagai penerima manfaat.
"Komitmen Pemkab Asahan dalam memperbaiki layanan sudah sangat baik. Kami terus mendorong kolaborasi agar predikat baik ini dapat dipertahankan dan ditingkatkan demi pelayanan yang lebih optimal," jelas Herdensi.
Ia juga menambahkan bahwa sebelumnya telah dilakukan bimbingan teknis bersama KPK untuk memastikan pelayanan publik bebas dari praktik korupsi.
Sementara itu, Anggota Komisi II DPR RI, Dr. H. Ahmad Doli Kurnia Tanjung, S.Si., M.T., menekankan pentingnya pengawasan objektif untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih.
Di era digital, ia mendorong pemerintah daerah untuk segera mengimplementasikan sistem Satu Data.
"Pelayanan publik saat ini harus transparan, akuntabel, dan efisien. Sistem Satu Data akan mempermudah akses bagi masyarakat. Kita semua harus mulai membiasakan diri dengan pelayanan berbasis digital agar lebih cepat dan tepat sasaran," tegas Ahmad Doli.
Kegiatan ini diharapkan mampu memperkuat komitmen bersama antara pemangku kepentingan dan masyarakat untuk menciptakan birokrasi yang lebih melayani dan responsif terhadap kebutuhan zaman. (mar)
