Sri Rezeki Ajak Warga Medan Tumbuhkan Cinta Tanah Air Lewat Penguatan Wawasan Kebangsaan

Minggu, 27 September 2026 / 14.55

Wakil Ketua DPRD Kota Medan Fraksi PKS, Hj. Sri Rezeki menggelar kegiatan pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Savana Bunda, Jalan Kerang, Kecamatan Medan Amplas, Sabtu (26/9/2026). (istimewa)

MEDAN, KLIKMETRO.COM - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Medan dari Fraksi PKS, Hj. Sri Rezeki, mengajak masyarakat untuk memperkuat rasa cinta tanah air di tengah tantangan era digitalisasi. Pesan ini disampaikannya saat menggelar kegiatan pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Savana Bunda, Jalan Kerang, Kecamatan Medan Amplas, Sabtu (26/9/2026).

Di hadapan ratusan warga dan konstituen, Sri Rezeki menekankan pentingnya membentengi diri agar rasa nasionalisme tidak terkikis oleh zaman. Sosialisasi ini bertujuan agar masyarakat tidak mudah terpapar paham radikal maupun pemikiran yang menyimpang dari nilai-nilai luhur bangsa. 

Wakil Ketua DPRD Medan Hj Sri Rezeki berfoto bersama warga dan konstituen usai kegiatan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Savana Bunda, Jalan Kerang, Medan Amplas, Sabtu (26/9/2026). (ist) 

"Hal ini untuk memperkuat rasa nasionalisme kita, kecintaan terhadap negara. Saling menghargai dan menghormati perbedaan, baik itu agama, suku, adat istiadat dan lainnya," ujar legislator dari Daerah Pemilihan (Dapil) IV yang meliputi Kecamatan Medan Area, Medan Denai, Medan Kota dan Medan Amplas tersebut.

Sebagai wujud nyata cinta tanah air, Srikandi PKS ini memaparkan lima langkah praktis yang dapat diterapkan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari:

1. Mencintai Indonesia dengan Menjaga Persatuan

2. Mencintai Indonesia dengan Menaati Hukum

3. Mencintai Indonesia dengan Melestarikan Budaya

4. Mencintai Indonesia dengan Berkarya dan Menggunakan Produk Dalam Negeri

5. Mencintai Indonesia dengan Peduli kepada Sesama

"Bukti cinta kepada Indonesia harus berlandaskan pada empat pilar utama, yaitu Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Pemahaman ini bukan sekadar hafalan, melainkan pedoman hidup untuk menghadapi tantangan modern," ungkap Srikandi PKS ini. 

Sri Rezeki juga mengingatkan pentingnya kedudukan Bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan yang mampu menjembatani keberagaman suku, khususnya di Sumatera Utara. Ia menambahkan bahwa nilai-nilai Pancasila, terutama Sila Pertama, sangat sejalan dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam. 

Warga menyampaikan aspirasi dalam kegiatan pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan yang diselenggarakan Wakil Ketua DPRD Medan Hj Sri Rezeki di Savana Bunda, Jalan Kerang, Medan Amplas, Sabtu (26/9/2026). (ist)

Kegiatan ini merupakan agenda resmi DPRD Medan di luar masa reses dan sosialisasi rancangan peraturan daerah, yang didedikasikan khusus untuk merawat semangat kebersamaan dan persatuan bangsa. 

Solusi Perlindungan Konsumen dan Keringanan PBB

Kegiatan ini juga menjadi wadah diskusi interaktif yang dimanfaatkan warga untuk menyampaikan berbagai keluhan. 

Menjawab pertanyaan warga terkait maraknya produk tiruan di pasar digital yang menghambat gerakan cinta produk dalam negeri, Sri Rezeki menekankan pentingnya aspek perlindungan konsumen.

"Saran saya, setiap membeli sesuatu secara online, cek ulasannya. Cari tahu mendalam mengenai produk yang mau dibeli," jelas pimpinan dewan ini.

Aspirasi lain datang dari Rusdiana, seorang warga yang mengeluhkan tingginya beban Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas rumah warisan yang ditempatinya, sementara penghasilannya tergolong pas-pasan. 

Menanggapi hal tersebut, Sri menjelaskan bahwa instansi terkait menetapkan tarif PBB berdasarkan nilai aset (ukuran tanah dan bangunan), bukan berdasarkan status ekonomi penghuninya.Kendati aturan berbasis zonasi tersebut bersifat kaku, Sri Rezeki memberikan solusi konkret bagi warga yang mengalami kesulitan finansial.

"Kalau tanah kita tinggi, berarti aset kita tinggi. Meski begitu, warga yang tidak mampu tetap bisa mengajukan keringanan maupun permohonan pengurangan pembayaran PBB secara resmi ke Badan Pendapatan Daerah (Bapenda)," pungkasnya. (mar)

Komentar Anda

Terkini