 |
| Aksi unjuk rasa yang digelar oleh Aliansi Cipayung Plus Kabupaten Deliserdang di halaman Kantor Bupati Deliserdang, Rabu (28/10/2026) sempat memanas akibat saling dorong dengan petugas. (ist) |
DELI SERDANG, KLIKMETRO.COM – Aksi unjuk rasa yang digelar oleh Aliansi Cipayung Plus Kabupaten Deliserdang di halaman Kantor Bupati Deliserdang pada Rabu (28/10/2026) sempat memanas. Demonstrasi yang awalnya berjalan damai sempat diwarnai aksi saling dorong antara massa mahasiswa dengan petugas pengamanan di lokasi.
Kericuhan tersebut dipicu oleh ketegangan adu argumen antara massa dengan Inspektur Kabupaten Deli Serdang, H. Edwin Nasution. Mahasiswa menilai intonasi jawaban yang diberikan oleh Edwin dari atas mobil komando terlalu tinggi dan emosional saat menanggapi aspirasi mereka.
"Pak Edwin yang membuat intonasi tinggi. Kalau Bapak menjawabnya dengan intonasi rendah dan stabil, kami tidak akan terpancing. Bapak kalau mau menjawab Bupati tidak ada di sini, pakai intonasi rendah," tegas Ketua KAMMI Deliserdang, Syaripudin Latif Hasibuan, dari atas mobil komando untuk menenangkan massa.
Situasi mereda setelah sejumlah pegawai Pemkab Deliserdang melerai Edwin Nasution dan membawanya masuk ke dalam gedung kantor. Kapolresta Deliserdang, Kombes Pol. Muhammad, yang turun langsung ke lokasi, segera menenangkan massa dan meminta Kepala Dinas Pendidikan Deliserdang, A. Fitrian Syukri, memberikan penjelasan. Fitrian menyampaikan bahwa Bupati Asri Ludin Tambunan dan Wakil Bupati Lom Lom Suwondo sedang tidak berada di kantor.
Setelah situasi kondusif, Edwin Nasution kembali menemui para mahasiswa dan menyampaikan permohonan maaf karena sempat terpancing emosi. Dalam kesempatan itu, Edwin memberikan klarifikasi terkait tuduhan pergeseran anggaran. Ia mengklaim dari total pergeseran anggaran sebesar Rp503 miliar, realisasi yang sudah selesai dikerjakan mencapai Rp493,8 miliar.
"Anggaran 503 (miliar) itu adinda Hasibuan, tidak perlu persetujuan DPRD, tidak usah dipolitisasi lagi. Pimpinan DPRD sudah ke Jakarta untuk meminta klarifikasi dan semuanya sudah jelas," ujar Edwin.
Meskipun telah mendapat penjelasan, Aliansi Cipayung Plus yang terdiri dari HMI, IMM, HIMMAH, KAMMI, dan GMNI Deliserdang tetap melayangkan 9 tuntutan resmi kepada Pemkab Deliserdang. Salah satu orator aksi, Shandy Saragih, mempertanyakan urgensi penggunaan APBD senilai Rp800 juta untuk perbaikan median Jalan Sultan Serdang menuju Bandara Kualanamu yang berstatus sebagai jalan nasional.
"Itu diperbaiki pakai anggaran APBD, padahal itu jalan nasional dan bukan dampak bencana alam. Kenapa pakai APBD? Masih banyak jalan kabupaten yang rusak, sekolah butuh rehabilitasi, dan Pustu yang kekurangan tenaga kesehatan," teriak Shandy.
Selain masalah infrastruktur, mahasiswa menyoroti program TP-PKK bernama "Ibu JELITA" (Jujur, Energik, Loyal, Intelektual, Tangguh, dan Amanah) yang dipimpin oleh istri Bupati. Program tersebut dikritik sebagai bentuk personalisasi kekuasaan dan politik simbol.
Isu kesejahteraan guru juga menjadi poin krusial dalam aksi ini. Ketua HMI Deliserdang, Freddy Dermawan, mengecam kebijakan Pemkab terkait nasib 2.341 guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu.
"Dari bulan Januari sampai April, pemerintah daerah tidak menganggarkan gaji mereka dengan dalil belum ada aturan. Sekarang dibayar hanya untuk tiga bulan sebesar Rp500 ribu, dipotong pajak, dan ironisnya mereka disuruh membuat video ucapan terima kasih kepada Bupati. Jangan rendahkan martabat guru," pungkas Freddy.
Dalam dokumen tuntutannya, Cipayung Plus mendesak dilakukannya audit menyeluruh dan transparan atas pergeseran anggaran, pengusutan tuntas kasus keracunan massal Hari Santri Nasional, hingga penuntasan hak guru PPPK. Mereka menegaskan, jika ditemukan unsur penyalahgunaan wewenang atau indikasi tindak pidana korupsi, aparat penegak hukum wajib menindak tegas tanpa pandang bulu. (fan/m24)
