MEDAN, KMC - Anggota DPRD Medan T.Bahrumsyah, menyebutkan hanya ada satu cara untuk memperbaiki pelayanan di Rumah Sakit Umum (RSU) Dr Pirngadi. Yakni dengan melakukan rekrutmen baru seluruh tenaga kesehatan di sana.
Anggota Komisi B dan juga Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (F-PAN) DPRD Medan T Bahrumsyah, mengatakan itu, Rabu (3/1/2018). Dia menanggapi inspeksi mendadak (Sidak) Wali Kota Medan Dzulmi Eldin, ke RS Pirngadi, Selasa (2/1/2028). Sidak wali kota hari itu disambut isak tangis keluarga pasien yang mengeluhkan buruknya pelayanan di sana.
Menanggapi ini, anggota dewan T Bahrumsyah, mengatakan, persoalan di RS Pirngadi terletak pada sumber daya manusianya. Artinya, kalau SDM di RS itu masih tetap dipertahankan yang ada sekarang, maka pelayanan kepada pasien tidak akan pernah baik.
Kata Bahrumsyah, pola pikir dan pola tindak karyawan dan tenaga medis (perawat dan dokter) di Pirngadi bukan melayani. Mereka memposisikan diri sebagai pegawai negeri.
“Kemarin wali kota mungkin tidak keliling ke seluruh kamar. Saya yakin kalau wali kota masuk ke 400 kamar, maka dia akan mendengar keluhan yang sama,” kata Bahrum.
DPRD Medan, kata Bahrum, sudah sejak lama menyarankan kepada Pemko agar melakukan rekrutmen baru secara menyeluruh. Kalau tidak, persoalan pelayanan tidak akan pernah baik di RS Pirngadi. Pergantian Dirut juga bukan solusi, karena persoalan mendasarnya bukan di situ. “Persoalan dasar di RS Pirngadi terletak pada mindsite SDM nya. Itu yang harus diubah. Caranya dengan mengganti seluruhnya dengan yang baru,” sebutnya.
Pemko, menurut Bahrum, harus berani mengambil kebijakan itu, bila ingin RS Pirngadi menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) benar-benar terwujud. “Tidak seperti sekarang, kita sudah memberikan kepercayaan penuh kepada Pirngadi, tapi SDM nya tidak mendukung,” tambahnya.
Selain itu, kata Bahrum, Badan Pengawas RS Pirngadi juga dinilai tidak kompeten. Berbeda misalnya dengan BLU yang ada di Jawa Timur. Di sana Badan Pengawasannya diisi oleh orang-orang profesional yang mengerti tentang seluk beluk rumah sakit.
“Kalau Badan Pengawas RS Pirngadi kan Sekda, ditambah beberapa orang lainnya. Manalah Sekda punya waktu untuk melakukan tugas pengawasannya. Akibatnya yang dilakukannya hanya menerima laporan saja,” tutup Bahrumsyah. (riz/yun)
