Banyak Cakada Terjaring OTT, Ketua MPR Setuju Pilkada Dikembalikan ke DPRD

Selasa, 10 April 2018 / 15.46
Ketua MPR Zulkifli Hasan

JAKARTA, KMC - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Zulkifli Hasan setuju dengan adanya usulan agar sistem Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dikembalikan melalui DPRD atau tak lagi dipilih secara langsung oleh masyarakat.

Menurut Zulkifli opsi ini sudah pernah disetujui DPR dalam pembahasan UU tentang Pilkada di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Namun, UU itu dibatalkan oleh Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perppu), sehingga Pilkada tetap digelar langsung hingga saat ini.

"Dulu sudah semuanya dipilih DPRD. Kan sudah setuju. Cuma Pak SBY mengeluarkan Perppu. Kalau saya dikembalikan ke DPRD, oke," ucap Zulkifli, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (10/4/2018).

Zulhas menilai, ada banyak masalah yang bisa timbul akibat dari gelaran Pilkada langsung. Menurutnya, akibat yang paling dirasakan adalah banyaknya calon kepala daerah (Cakada) ataupun kepala daerah yang memenangkan Pilkada malah terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Hal ini karena mereka terjebak oleh biaya politik yang sangat tinggi sehingga mereka mencari cara untuk mengembalikan modal politik yang sudah dikeluarkan. "Biaya (kampanye) mahal. Jatim, Jabar, dan Jateng berapa saksinya? 90 ribu orang, ratusan miliar. Negara enggak jamin kan?" tuturnya.

Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu berharap adanya perbaikan sistem politik untuk memilih kepala daerah yang sederhana dan ongkos yang murah.

"Kalau enggak diperbaiki ya begini terus. Contohnya, itu kan saksinya berapa, ratusan miliar. Partai enggak bisa cari uang. Negara enggak menanggung, tapi kan harus ada berarti kan ada yang cari sponsor kan. Pasti," paparnya.

Sebelumnya sistem pelaksanaan pilkada tak langsung ini muncul dari Ketua DPR Bambang Soesatyo. Menurut mantan Ketua Komisi III itu korupsi yang dilakukan oleh kepala daerah merupakan buah dari politik uang dan politik transaksional. Bamsoet pun mengaku sudah membahas wacana ini bersama Mendagri Tjahjo Kumolo pekan lalu.

Ia juga mengaku mendapatkan saran dari Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan terkait akar persoalan maraknya kasus korupsi akibat dari penyelenggaraan Pilkada Langsung. Lantaran mahalnya biaya yang dikeluarkan, menurut Bamsoet, sistem politik pada pemilihan langsung masih memiliki banyak celah yang mendorong para kepala daerah untuk melakukan korupsi.(ok/int)

Komentar Anda

Terkini