Hal itu bertujuan agar paling lambat tahun 2019 mendatang, seluruh warga Kota Medan sudah terdaftar sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Kartu Indonesia Sehat (KIS) pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).
“Jadi, tahun 2019 nanti tidak ada lagi warga Kota Medan yang tidak punya Kartu KIS. Semuanya sudah Universal Health Coverage (UHC), ” katanya kepada wartawan usai memimpin Pansus Jaminan Perlindungan Sosial terkait Program JKN-KIS ke Kementerian Kesehatan di Jakarta, Rabu (4/4/2018).
Dihubungi terpisah, Ketua DPRD Kota Medan, Henry Jhon Hutagalung, menyebutkan banyak kebijakan pihak rumah sakit di Medan yang melanggar ketentuan.
Untuk itu pihaknya akan menindaklanjuti praktek curang itu sekaligus rekomendasi sanksi tegas. Sehingga masyarakat Medan dapat dilayani pihak rumah sakit dengan optimal kendati pasien BPJS. (riz)
