MEDAN, KMC - Pemerintah Kota (Pemko) Medan dinilai kurang memperhatikan masyarakat di kawasan Medan Utara yang mencakup 4 kecamatan, yakni Medan Marelan, Medan Deli, Medan Labuhan dan Medan Belawan. Kurangnya perhatian pemerintah akan menimbulkan pergolakan di masyarakat yang bisa berakibat keinginan memisahkan diri dari Pemko Medan.
Kekuatiran ini disampaikan Anggota DPRD Medan Muhammad Nasir pada wartawan di Medan, Selasa (23/10/2018). Nasir juga menyatakan kekecewaannya dengan sikap Pemko Medan yang sepertinya masih belum maksimal melakukan pembangunan di kawasan Medan Utara. Hal ini tergambar dari banyaknya proyek infrastruktur yang tak kunjung selesai dan terkesan diabaikan.
"Dalam beberapa tahun terakhir, kawasan Medan Utara selalu mengalami banjir berkali–kali terutama saat musim hujan seperti sekarang ini. Masyarakat di Medan Utara selalu khawatir dan was-was karena sewaktu–waktu rumah mereka bisa mengalami kebanjiran tanpa mengenal waktu, apakah pagi, siang bahkan tengah malam," jelas anggota Komisi A yang membidangi pemerintahan dan aparatur ini.
Nasir juga melihat sepertinya pemerintah Kota Medan tidak memiliki solusi terhadap persoalan banjir di kawasan Medan Utara karena dalam sepuluh tahun terakhir pembangunan di kota Medan tidak mampu menyelesaikan persoalan ini.
"Bagaimana kita merasakan penderitaan masyarakat saat rumah–rumah mereka mengalami banjir, sekolah – sekolah harus diliburkan karena banjir, para pekerja terganggu karena sepanjang perjalan menuju ketempat kerja juga banjir, aktivitas perekonomian lumpuh dan tidak berdaya. Sementara pemerintah kota medan seolah diam tak mampu melakukan apa–apa," jelas politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.
Muhammad Nasir juga menyampaikan kekecewaan masyarakat di kelurahan Sicanang kecamatan Medan Belawan dimana saat ini pembangunan jembatan sicanang yang putus beberapa waktu lalu semakin tidak jelas.
"Pada hari Sabtu, 20 Oktober 2018 kemarin jembatan yang belum selesai dibangun tersebut hilang terbawa arus sungai. Kami sangat heran, bagaimana konstruksi tersebut dibangun sehingga bisa hilang dibawa oleh arus sungai bukan oleh badai atau gelombang. Kami minta pemerintah kota Medan agar menjelaskan kajian pembangunan jembatan tersebut kepada DPRD Kota Medan karena jembatan tersebut menjadi satu–satunya penghubung masyarakat dari dan menuju ke Sicanang Kecamatan Medan Belawan," katanya seraya menegaskan, pembangunan jembatan tersebut terindikasi adanya perbuatan melawan hukum.
"Kami sangat mendorong agar aparat penegak hukum bisa melakukan pemeriksaan terhadap pihak–pihak terkait atas ambruknya Jembatan Titi Dua Sicanang,''tegasnya. (mr/riz)
