 |
| Paripurna DPRD Medan. |
Sejumlah catatan dikemukakan fraksi-fraksi, diantaranya dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P). Seperti pandangan umum fraksi PDI yang disampaikan Hasyim SE, ada sejumlah anggaran yang tidak proporsional antar bidang kegiatan maupun porsi anggaran antar organisasi pemerintahan daerah yang ada di lingkungan Pemko Medan.
Dari analisa fraksi berlambang banteng ini, diketahui ada pengajuan anggaran yang tidak efektif dan efisien atau terkesan pemborosan. Diantaranya, penambahan anggaran belanja tidak langsung untuk pos belanja hibah sebesar Rp 225,3 miliar lebih. Dimana sebelum perubahan nilai belanja hibah Rp 75 miliar, setelah perubahan menjadi Rp 300,3 miliar.
Selanjutnya, penambahan anggaran belanja langsung pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan dari Rp 28,5 miliar lebih menjadi Rp 32,1 miliar lebih. Dimana ada anggaran sebesar Rp 3,5 miliar lebih untuk kegiatan pemeliharaan taman-taman kota. Menurut kami lebih baik anggaran itu dialihkan untuk pemeliharaan maupun perawatan lampu penerangan jalan umum (LPJU).
Tak hanya itu, PDI P juga menyoroti pengajuan anggaran belanja untuk pengadaan dan pemasangan speed hump di badan jalan umum sebesar Rp 315 juta. "Menurut kami tidak efektif karena tidak ada kordinasi dengan Dinas Bina Marga, sehingga bila terjadi pengaspalan oleh Dinas Bina Marga maka speed hump yang terpasang tidak akan berfungsi,"sebut Hasyim dalam sidang paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Medan Henry Jhon Hutagalung dan didampingi Wakil Ketua Iswanda Ramli.
Terakhir, Fraksi PDI P juga menyoroti kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah, biaya operasional kenderaan dinas, pengadaan mebeleur serta pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya di hampir setiap opd. "Menurut kami anggaran tersebut masih bisa ditekan,"kata Hasyim seraya menambahkan, fraksi PDI P menerima P-APBD 2019 Kota Medan. (mr/riz)
