 |
| Dhiyaul Hayati. |
Hal ini lantaran rumah sakit Pemko Medan tersebut mulai diambang kebangkrutan. Imbasnya, 600 tenaga honorer di sana tak memperoleh gaji sesuai Upah Minimum Kota (UMK) dan hanya mendapat Rp 1,5 juta saja.
"Kita prihatin karena ratusan tenaga honor di Pirngadi gajinya tak sesuai UMK, karena kondisi keuangan memburuk,"papar Dhiyaul Hayati di sela-sela gladi resik pelantikan Anggota DPRD Medan periode 2019-2024, Jumat (13/9).
Politisi PKS yang duduk di Komisi II DPRD Medan ini mengaku, meski belum dilantik secara resmi sebagai anggota dewan, namun dia sudah menerima berbagai keluhan dan harapan dari masyarakat. Semisal dari tenaga honor Pirngadi yang mengharapkan Dhiyaul agar memperjuangkan honor mereka sesuai UMK.
"Ya saya memang belum resmi dilantik, tapi dari masyarakat sudah banyak yang mengadu maupun berharap agar permasalahan mereka segera ditangani dewan,"sebut Bendahara DPD PKS Kota Medan ini.
Dia menilai, keuangan rumah sakit tersebut buruk lantaran tak mampu bersaing dengan rumah sakit lain.
"Pirngadi merugi karena tidak sanggup bersaing dengan rumah sakit yang juga merupakan provider BPJS Kesehatan. Pemerintah kota harus berpikir bagaimana mengupgrade Pirngadi agar lebih baik baik ditingkat pelayanan maupun fasilitas. Kalau tidak segera dibenahi, akan terus menerus jadi beban APBD,"kata wanita kelahiran 2 Mei 1975 ini seraya menambahkan, mental pelayanan pegawai juga harus diperbaiki. Karena kenyamanan pasien dan pengunjung merupakan hal penting yang harus dijaga.
Sebelumnya diberitakan, RS Pirngadi terus merugi. Selaku Rumah Sakit Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) type B milik Pemko Medan memiliki Pendapatan Asli Daerah (PAD) sangat anjlok. Pada Tahun 2018 misalnya hanya Rp 100 miliar, pada hal belanja Rp 207 miliar. Sama halnya dengan tahun sebelumnya tetap merosot.
Hal ini lantaran beberapa bulan terakhir daya huni pasien di RS Pirngadi sangat sepi. Diperkirakan penghuni rawat inap hanya sekitar 40 persen. (mar)
