Apresiasi dan dukungan ini disampaikan Wakil Ketua Komisi II, Sudari ST kepada wartawan di Medan, Selasa (25/2/2020). “Kita minta agar kepsek lebih transparan dalam menggunakan dana BOS. Bila perlu, setiap penggunaannya dipublikasikan atau dipajang di dinding sekolah, agar setiap wali murid mengetahui sampai kemana penggunaan dana BOS tersebut disalurkan”, ujar Sudari.
Ada 14 poin, sebutnya, intruksi larangan yang tidak boleh digunakan untuk dana BOS. Dengan adanya kebijakan Mendikbud, kita minta semua kepsek seluruh sekolah SD dan SMP harus mentaati apa yang menjadi intruksinya.
Selaku salah satu pimpinan Komisi II DPRD Medan yang membidangi pendidikan, Sudari menyatakan akan terus memantau dan mengontrol penggunaan dana BOS. Seyogianya dana BOS masuk ke rekening kepsek, katanya.
“Diharapkan, seluruh kepsek harus benar-benar menyikapi pemanfaatan dana BOS itu sesuai dengan ketentuan yang ada. Jangan sampai kepsek menyalahi aturan, hingga kedepannya berujung terkena sanksi pidana (hukuman/penjara)," tegas politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini.
Sudari juga menekankan, agar Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Medan, melakukan pelatihan pendidikan keterampilan karakter terhadap guru. "Sebab, bila guru punya karakter maka penyimpangan dana BOS tidak akan pernah terjadi," ungkap legislator asal Dapil 2 tersebut.
Dia juga mengingatkan, agar Disdik Kota Medan keliling ke seluruh sekolah-sekolah untuk memperbaiki infrakstruktur sekolah. Sebab, masih banyak sekolah yang infrastrukturnya tak layak. “Masih banyak sekolah-sekolah infrastrukturnya yang tak layak dan sudah rusak parah. Diharapkan, Medan merdeka belajar harus didukung fasilitas infrastruktur sekolah yang baik, agar setiap siswa bisa belajar dengan tenang dan nyaman”, harapnya. (mar)
