"Kenapa tanggung-tanggung menganggarkannya. Kok gak lebih besar lagi? Bisa bangun apa dengan dana itu untuk Lapangan Merdeka?" kata Ketua Komisi IV Paul Mei Anton Simanjuntak pada wartawan, Kamis (13/2/2020).
Komisi IV, kata Paul, berencana mengundang Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Penataan Ruang (PKP2R) Benny Iskandar untuk mengetahui lebih jauh rencana Pemko Medan merevitalisasi Lapangan Merdeka dan penggunaan rici dana Rp 20 miliar untuk pengembangan Lapangan Merdeka.
"Kita berharap pembangunan Lapangan Merdeka harus lebih sempurna sebagai ikon Kota Medan. Contohnya Lapangan Merdeka Makassar, di sana bisa jadi tempat hiburan, berbelanja, berolahraga dan taman bermain. Jadi Lapangan Merdeka harus lebih dari itu," katanya.
Sementara, anggota DPRD Medan tiga periode Abdul Rani mengatakan dalam merevitaliasi Lapangan Merdeka, Pemko Medan perlu membongkar Merdeka Walk tanpa harus menunggu habis kontrak. Kalau mau melaksanakan imbauan Gubernur Sumut Edy Rahmayadi, kata dia, Pemko Medan bisa saja membayarkan sisa kontrak pengelola.
“Bayarkan saja berapa sisa kontraknya jika berakhir sampai tahun 2028, kan gampang. Imbauan Gubernur Sumut jangan diabaikan, karena tujuannya untuk mengembalikan lapangan Merdeka sesuai fungsinya semula. Lapangan Merdeka harus jadi jalur hijau atau ruang terbuka hijau. Ini juga dan akan kami bicarakan dalam pembahasan Perda RTRW,” terang politisi PPP ini.(mar)
