 |
| Pemko Medan menerima kunjungan Ombudsman RI perwakilan Sumatera Utara. |
MEDAN, KLIKMETRO - Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Medan Ir. H. Akhyar Nasution, M.Si diwakili Asisten Umum Setda Kota Medan Renward Parapat menerima kunjungan Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Utara di Ruang Rapat I Kantor Wali Kota Medan Jl. Kapten Maulana Lubis, Kamis (6/2/2020). Selain untuk bersilaturahmi awal tahun, kunjungan ini sendiri bertujuan untuk memacu Pemko Medan agar terus melakukan perbaikan khususnya pelayanan terhadap keluhan masyarakat.
Ketua Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Sumut, Abyadi Siregar yang hadir didampingi jajarannya mengatakan selama ini komunikasi yang terjalin antara Ombudsman RI Perwakilan Sumut dengan Pemko Medan telah terjalin dengan baik, dengan komunikasi yang baik itu tentunya diharapkan Pemko Medan dapat menyelesaikan laporan-laporan masyarakat terkait pelayanan publik.
"Tentunya Pemko Medan juga diharapkan terus berinovasi dalam menyelesaikan laporan masyarakat mulai dari tingkat Wali Kota hingga tingkat kepala lingkungan. Semua itu akan terus dilakukan percepatan," ujar Abiyadi .
Selain itu, pada tahun 2020 Ombudsman RI Perwakilan Sumut kembali akan melaksanakan Survey Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik, sesuai dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 2009. Menurut paparan Abiyadi, Pemko Medan pada tahun 2017 telah meraih Predikat Kepatuhan Tinggi.
Menanggapi hal tersebut, Renward Parapat menegaskan, Pemko Medan khususnya para OPD harus dapat mempertahankan Predikat Kepatuhan Tinggi (Zona Hijau) terhadap Standar Pelayanan Publik. Penilaian ini merupakan hasil survei yang digelar Ombudsman Republik Indonesia beberapa tahun lalu.
Tidak hanya menanggapi survey yang akan digelar Ombudsman, Renward juga mengatakan bahwa kemajuan teknologi komunikasi dan informasi serta meningkatnya taraf pendidikan masyarakat menuntut aparatur negara untuk senantiasa meningkatkan kinerja pelayanan publik. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik juga telah memberi aturan yang jelas dan tegas.
“Sekarang begitu mudahnya mendapat akses informasi, seiring juga begitu mudahnya kinerja Pemko Medan dinilai oleh masyarakat luas. Untuk itu, kita harus lebih meningkatkan kinerja dan pelayanan sesuai standar pelayanan yang ditetapkan undang-undang. Hal yang tidak benar saja bisa tersebar luas dan mempengaruhi penilaian orang, apalagi hal yang benar," ungkapnya. (rel)
