-->

Bawaslu Kota Medan Ajukan Rp 4,1 Miliar Untuk APD

Selasa, 21 Juli 2020 / 17.27
Komisi I DPRD Medan bahas kesiapan Bawaslu Kota Medan di Pilkada 2020.
MEDAN, KLIKMETRO - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Medan mengajukan anggaran Rp 4,1 miliar untuk Alat Pelindung Diri (APD). Namun anggaran ini belum mendapat tanggapan dari Pemko Medan.

Hal ini dikemukakan Ketua Bawaslu Kota Medan Payung Harahap saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Medan, Selasa (21/7/2020).

"Sekitar seminggu lalu, kami (Bawaslu) menyampaikan surat ke Pemko Medan untuk mengajukan anggaran APD sebesar Rp 4,1 miliar. Kami mohon agar Komisi I bisa memfasilitasi pengajuan anggaran ini, karena sampai sekarang kami belum mendapat jawaban dari Pemko Medan,''ujar Payung pada rapat yang dipimpin Ketua Komisi I, Rudyanto Simangunsong dan dihadiri anggota Komisi I, diantaranya Abdul Rani, Mulia Asri Rambe, Abdul Latief dan Sahat Simbolon.

Selain itu, Payung juga memaparkan, kesiapan Bawaslu di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Medan 2020 ini. Diantaranya, dengan mengaktifkan kembali Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) untuk pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Medan Tahun 2020 itu berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 08/K.BAWASLU-PROV.SU-28/HK.01.01/VI/2020. Namun dia tak menampik akan adanya berbagai kendala, apalagi ditengah situasi pandemik corona.

Pada RDP tersebut, Abdul Rani dan Abdul Latif Lubis mengingatkan Bawaslu untuk mengantisipasi terjadinya kecurangan politik. "Saat ini tingkat paranoid masyarakat sangat tinggi karena virus corona. Hal ini juga akan mengancam jumlah partisipan yang akan ikut memilih,''kata Abdul Rani.

Sedangkan Abdul Latif meminta ada langkah konkit dari Bawaslu Medan untuk mencegah kecurangan. "Sekarang sangat rentan terjadi kecurangan, ditambah lagi kondisi ekonomi masyarakat yang sekarang ini terdampak pandemi. Bagaimana mengantisipasi politik uang dan serangan fajar,"kata Abdul Latif. 

Menjawab itu, Payung yang didampingi komisioner Bawaslu mengatakan, pemilihan ini merupakan penggunaan hak dan bisa dikategorikan sebagai partisipasi. "Untuk antisipasi kecurangan politik karena itulah Bawaslu ini dibentuk dan kita mengacu pada proses pembuktian, juga saksi. Tapi apa yang disampaikan bapak-bapak dewan akan menjadi acuan kami untuk meningkatkan pengawasan,''kata Payung. (mar)
Komentar Anda

Terkini