-->

Abdul Latif Lubis Desak Pemko Medan Segera Terbitkan Perwal Terkait Perda No 10 Tahun 2017

Sabtu, 24 April 2021 / 21.49

Anggota DPRD Medan Abdul Latif Lubis MPd menggelar Sosper No 10 Tahun 2017 di Jalan Aluminium, Tanjung Mulia.

MEDAN, KLIKMETRO.COM - Anggota DPRD Medan Fraksi PKS Abdul Latif Lubis MPd mendesak Walikota Medan Bobby Afif Nasution untuk segera menerbitkan Perwal atas Perda No 10 Tahun 2017 yang termasuk perda kepling, perda MDTA dan beberapa perda lainnya karena dinilai urgen.

"Kami mendesak kepada Pemko Medan untuk segera menerbitkan perwalnya agar dapat dilaksanakan dengan baik karena jika sudah ada perwalnya", kata Latif saat sosialisasi perda (sosper) No 10 tahun 2017 tentang pengawasan dan jaminan produk halal/higienes  di sekretariat DPC PKS Medan Deli, Jalan Aluminium 4 Gg. Tawon Lingkungan 22, Kelurahan Tanjung Mulia, Kecamatan Medan Deli, Sabtu (24/4/2021).

Dalam sosialisasi perda tersebut, Latif menyampaikan regulasi ini hadir dan dibuat untuk melindungi masyarakat dari berbagai produk seperti makanan serta minuman yang tidak halal dan higienis. Terutama bagi umat islam.

“Perda ini dibuat semata-mata ingin melindungi umat islam dari mengkonsumsi produk yang tidak halal maupun higienis. Sebab, masih banyak produk seperti makanan proses pembuatannya belum tentu halal maupun higienis. Apabila proses pembuatannya seperti itu, maka jangan dikonsumsi sekalipun itu murah,” ungkap politisi yang duduk di Komisi I DPRD Medan ini.

Dikatakannya ide pembuatan Perda berasal dari PKS, dimana fungsi anggota DPRD Medan adalah membuat perda,  bugetting, dan controlling. "Kita tidak menginginkan makanan yang tidak halal dikonsumsi umat muslim. Tapi sayangnya hingga saat ini belum ada perwalnya sehingga tidak dapat berjalan dengan baik,"ujarnya. 

Perda tersebut terdiri dari 12 bab dan 21 pasal. 

"Contoh dalam pengawasan serta produk halal kita pernah kecolongan bertahun tahun dan sudah dikonsumsi ternyata Ajinomoto mengandung B2", tandas Latif.

Legislator asal Medan Utara ini menambahkan, penduduk Indonesia didominasi oleh umat muslim. Selayaknya ada perlindungan hukum untuk produk makanan dan minuman yang dikonsumsi. 

"Minum minuman sachet yang dijual di pasaran dengan aneka warna, inilah yang harus kita kontrol dan hindari. Karena itu kita desak Walikota Medan segera menerbitkan perwal untuk Perda No 10 tahun 2017 ini agar pelanggar dapat diberikan sanksi yang jelas sesuai ketentuan hukum,"tegasnya.

Sementara pada kegiatan itu, Suyanti, warga Mabar menyayangkan ketiadaan perwal sementara perda tersebut sudah berjalan selama 4 tahun. "Dimohonkan kepada Bapak Walikota Medan  lewat sosper ini agar perwal segera diterbitkan", pinta Suyanti.

Sedangkan Ibnu, warga Jalan Platina I mengemukakan keresahannya akibat banyak makanan maupun minuman tidak jelas label halalnya, bahkan sangat mengganggu kesehatan. "Banyak makanan dan minuman dijual bebas, pengawasan untuk kesehatan maupun kehalalannya sangat kurang. Kami berharap perwal untuk perda makanan halal ini segera diterbitkan walikota,"ungkapnya.

Menjawab itu, Latif mengungkapkan pihaknya sudah 4 kali memanggil Kabag Hukum Pemko Medan dan  terakhir Desember 2020. "Kabag Hukum saat itu menjelaskan semua dalam proses dan sudah di meja Walikota untuk segera tandatangani Walikota", kata politisi dari Dapil II, Medan Belawan Medan Labuhan Medan Marelan dan Medan Deli ini menirukan ucapan kabag hukum.

Sebelumnya, acara diawali dengan pembacaan kitab suci alquran, pembacaan puisi dari anak anak Pesantren Kilat Ramadhan,  Medan Deli, sekaligus lounching rumah Tahfis Robbani.

Pengunjung yang didominasi ratusan kaum wanita juga dihadiri staf ahli fraksi PKS Syufrizal, SH, Ketua DPC 2 PKS, Mukhlis Idrus ST, Ketua DPC Medan Deli Pengurus DPC PKS lainnya. (RN)

Komentar Anda

Terkini