 |
| Anggota DPRD Medan Fraksi PKS Dhiyaul Hayati SAg MPd menggelar reses di Komplek Johor Indah Permai I, Medan Johor, Sabtu (18/12/2021). (f-maria/klikmetro) |
MEDAN, KLIKMETRO.COM - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Medan Dhiyaul Hayati SAg MPd menggelar reses masa Sidang I Tahun III TA 2021, di 2 lokasi, Sabtu (18/12/2021) di Jalan Karya Wisata, Komplek Johor Indah Permai I, Blok IV, Kelurahan Gedung Johor, Kecamatan Medan Johor dan di Jalan Melati, Pasar V, Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Medan Selayang.Pada reses, dhiyaul menyampaikan kegiatan ini untuk menampung aspirasi masyarakat. Menurutnya, hasil reses merupakan masukan berharga untuk Pemerintah Kota Medan dalam menjalankan pembangunan.
 |
| Warga menghadiri reses Anggota DPRD Medan Dhiyaul Hayati SAg MPd di Komplek Johor Indah Permai I, Sabtu (18/12/2021). (f-maria/klikmetro) |
"Aspirasi warga sangat berguna untuk perkembangan Kota Medan menuju yang lebih baik. Permasalahan yang disampaikan warga akan ditindaklanjuti untuk perbaikan dan dicari solusinya,"kata Dhiyaul yang merupakan Sekretaris Komisi II DPRD Medan ini saat reses di Komplek Johor Indah Permai I, Medan Johor.
Pada kesempatan itu, legislator dapil lima yang meliputi Kecamatan Medan Selayang, Sunggal, Polonia, Tuntungan, Maimun dan Medan Johor ini mengingatkan masyarakat agar mematuhi protokol kesehatan meski pun saat ini Kota Medan sudah memasuki level 1 covid-19.
"Pandemi belum berakhir, kita harus selalu mematuhi protokol kesehatan. Selalu kenakan masker, rajin mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan dan kurangi mobilitas untuk memutus mata rantai penularan covid-19,"imbaunya.
Sementara pada sesion tanya jawab, warga mengeluhkan soal lampu jalan di komplek mereka. Karena kurangnya perawatan, lampu jalan jadi padam. Warga pun terpaksa mengeluarkan biaya sendiri untuk melakukan perbaikan.
Hal ini disampaikan Nuraidah, warga komplek Johor Indah Permai I Blok VI. Nuraidah juga menyoalkan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang setiap tahun naik.
Menanggapi itu, Dhiyaul mengatakan, persoalan lampu jalan di komplek merupakan tanggung jawab developer.
"Tapi untuk fasilitas umum (fasum) akan kita sampaikan kepada Pemko Medan untuk pengalihannya agar semua dicover oleh pemerintah,"ujar politisi PKS ini.
Menyoal PBB, Dhiyaul mengayakan, penetapan nilai harganya bukan dari Pemko Medan, tapi berdasarkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dari departemen keuangan.
"Berdasarkan harga tanah yang ibu dan bapak tempati, dibuat NJOP nya, lalu disampaikan ke pemerintah masing-masing,"jelas Dhiyaul.
Kegiatan reses ini menerapkan protokol kesehatan. Peserta yang hadir diwajibkan mengenakan masker. Panitia acara juga menyediakan masker dan handsanitizer. (mar)
