-->

Rajudin Sagala : Validasi Data Warga Miskin Sangat Penting Agar Program Tepat Sasaran

Selasa, 21 Desember 2021 / 20.38

Wakil Ketua DPRD Medan Rajudin Sagala menyosialisasikan Perda No 5 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Kemiskinan, Senin (20/12/2021). (f-rohim/klikmetro)

MEDAN, KLIKMETRO.COM - Wakil Ketua DPRD Medan H.Rajudin Sagala, S.Pd.I mendorong pemerintah Kota Medan untuk terus memperbaharui data warga miskin di Kota Medan. Hal ini dimaksudkan agar program-program penanggulangan kemiskinan bisa tepat sasaran.

Hal ini disampaikan H.Rajudin Sagala saat melaksanakan Sosialisasi Perda No.5 Tahun 2015 Tentang Penanggulangan Kemiskinan yang dilaksanakan di sejumlah lokasi, Jalan Pantai Timur No. 2 Kel. Cinta Damai Kec. Medan Helvetia, Jalan Pintu Air 4 Kel. Kwala Bekala  Kec. Medan Johor, dan Jalan Adam Malik GG.Rela no.1 Glugur By Pass Kec.Medan Barat Kelurahan Silalas, Senin (20/12/2021).

"Validasi data warga miskin menjadi hal utama yang harus diselesaikan. Data warga miskin yang benar-benar valid menjadi sarat utama jika program penanggulangan kemiskinan akan tercapai sesuai target," ucap Rajudin.

Soal validasi ini, kata Rajudin tertuang dalam perda tersebut. "Untuk melakukan pendataan warga miskin juga di atur dalam Perda ini yaitu pada pasal 6 ayat 3 yaitu Pendataan, verifikasi dan atau validasi data warga miskin dilaksanakan setiap 2 tahun sekali," jelasnya.

Dijelaskan politisi PKS ini, Pemko Medan akan kesulitan merealisasikan hak-hak warga yang tertuang dalam perda tersebut jika validasi data warga miskin tidak dituntaskan. "Kebutuhan Pangan, hak atas pelayanan kesehatan, hak atas pelayanan pendidikan , hak atas perumahan,hak atas pekerjaan dan berusaha, hak atas air bersih, hak atas mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat dan hak atas rasa aman dari perlakuan atau ancaman. Bagaimana Pemko bisa mengukur capaian jika data yang valid tidak dimiliki," paparnya.

Begitu juga dengan anggaran yang diamanahkan dalam perda tersebut, dimana penganggaran untuk merealisasikan program penanggulangan kemiskinan tersebut di atas di atur dalam pasal 10 ayat 2 bahwa Pemerintah Daerah wajib menyisihkan minimal 10 persen dari Pendapatan Asli daerah.

"Berapa pun anggarannya kalau data penerimanya tidak valid kita meyakini program tersebut tidak akan tepat sasaran," jelasnya. (mar)

Komentar Anda

Terkini