 |
| KPw Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara Doddy Zulferdi. (ft-ist) |
MEDAN, KLIKMETRO.COM - Laju inflasi Sumatera Utara pada tahun 2023 diprakirakan lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya. Rendahnya laju Inflasi itu didukung oleh peningkatan produksi bahan pangan strategis.
Hal ini dikatakan Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Provinsi Sumatera Utara (Sumut), Doddy Zulverdi, didampingi Deputi Kepala Perwakilan Wilayah BI, Ibrahim dan Deputi Direktur Azka Subhan, dalam Bincang Bareng Media (BBM) Bulanan Bulan Februari 2023, secara offline dan online, Selasa (28/2/2023).
“Melalui penguatan implementasi GNPIP dan optimalisasi pemanfaatan anggaran pemerintah untuk pengendalian inflasi pangan, juga diprakirakan dapat mengarahkan inflasi kembali ke dalam sasaran inflasi nasional 3%±1% di sepanjang tahun 2023. Antara lain, sinergi kebijakan yang lebih kuat antara Pemerintah Pusat dan Daerah dengan Bank Indonesia,” katanya.
Dikatakan Doddy Zulverdi, terjadinya penurunan harga BBM Pertamina produk Pertamax (RON 92), Pertamax Turbo (RON 98), Dexlite, dan Pertamina Dex pada awal tahun 2023. Penerapan kebijakan subsidi domestik yang lebih stabil sepanjang tahun 2023,
Potensi kenaikan tarif listrik, LPG, dan BBM non subsidi lebih lanjut.
“Penetapan Harga Acuan Pembelian dan Penjualan (HAP) dalam Peraturan Badan Pangan Nasional No 11 Tahun 2022 untuk komoditas kedelai, bawang merah, cabai rawit merah, cabai merah keriting, daging sapi atau kerbau, dan gula konsumsi. Kenaikan suku bunga acuan untuk memastikan terus berlanjutnya penurunan ekspektasi inflasi dan inflasi sehingga inflasi inti tetap terjaga,” sebutnya.
BI Sumut juga telah memprakirakan faktor pendorong Inflasi Sumatera Utara Tahun 2023 antara lain, kenaikan tarif cukai hasil tembakau (CHT) untuk rokok sebesar 10% pada tahun 2023 dan 2024, potensi kenaikan tarif listrik, LPG, dan BBM non subsidi lebih lanjut serta berlanjutnya fragmentasi politik dan ekonomi dunia meskipun akan berangsur berkurang dengan pengetatan kebijakan moneter oleh bank sentral.
Keputusan RDG Bank Indonesia pada 15-16 Februari 2023 menghasilkan tetap konsisten dengan stance kebijakan moneter pre-emptive dan forward looking untuk memastikan terus berlanjutnya penurunan ekspektasi inflasi dan inflasi ke depan.
Bank Indonesia meyakini bahwa BI7DRR sebesar 5,75% memadai untuk memastikan inflasi inti tetap berada dalam kisaran 3,0±1% pada semester I 2023 dan inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) kembali ke dalam sasaran 3,0±1% pada semester II 2023.
Kebijakan stabilisasi nilai tukar Rupiah untuk mengendalikan inflasi barang impor (imported inflation) diperkuat dengan pengelolaan devisa hasil ekspor melalui implementasi operasi moneter valas Devisa Hasil Ekspor (DHE) sesuai dengan mekanisme pasar.
Sehubungan dengan itu, Bank Indonesia terus memperkuat respons bauran kebijakan untuk menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan yakni memperkuat operasi moneter untuk meningkatkan efektivitas transmisi kebijakan moneter, memperkuat stabilisasi nilai tukar Rupiah sebagai bagian dari upaya pengendalian inflasi, terutama imported inflation, melalui intervensi di pasar valas dengan transaksi spot, Domestic Non Deliverable Forward (DNDF), serta pembelian/penjualan Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder.
Sambungnya, melanjutkan twist operation melalui penjualan SBN di pasar sekunder untuk tenor pendek guna meningkatkan daya tarik imbal hasil SBN khususnya bagi masuknya investor portofolio asing dalam rangka memperkuat stabilisasi nilai tukar Rupiah dan memperkuat pengelolaan devisa hasil ekspor.
"Melalui implementasi instrumen operasi moneter valas DHE berupa term deposit (TD) valas DHE sebagai instrumen penempatan DHE oleh eksportir melalui bank kepada Bank Indonesia sesuai dengan mekanisme pasar mulai berlaku per 1 Maret 2023," tandasnya. (sit)
