 |
| Penjabat Gubsu Hassanudin saat diwawancarai wartawan usai kegiatan Diskusi Kawal Pemilu, Jumat (26/1/2024). (ft-ist) |
MEDAN, KLIKMETRO.COM - Pejabat (PJ) Gubernur Sumut Hassanudin serius akan melakukan evaluasi terhadap managemant PT Perkebunan Sumut yang akhir-akhir ini ribut dalam permasalahan tertunggaknya gaji karyawan.
"Saya telah mengetahui buruknya pengelolaan keuangan PT PSU. Tadinya sudah saya sampaikan dan telah menjawab persoalan PT Perkebunan Sumut, ujar Hassanudin kepada wartawan usai paparan acara diskusi Kawal Pemilu di lantai dua Aula Raja Inal Siregar (RIS) gedung Kantor Gubernur Sumut, Jumat (26/1/2024).
Strategi evaluasi yang akan kita lakukan adalah mengikuti peraturan dan per undang-undangan.
Pastinya saat ini, proses mengarah pengendalian krusialnya perusahaan sedang dalam tahap menghimpun sejumlah data yang kongkrit, kata Hassanudin.
Mengenai rencana pemberian bantuan dana segar berupa dana penyertaan modal sebagaimana diharapkan PT PSU, Hassanuddin dengan tegas belum merespon usulan tersebut.
"Pemprov Sumut tidak akan melakukan proses, disebabkan penyaluran penyertaan modal itu jangan sampai salah sasaran. Kemudian dana APBD Pemprovsu sangat terbatas, tegasnya.
Sebelumnya anggota DPRD Sumut, Zeira Salim Ritonga saat dihubungi wartawan, Kamis (25/1/2024) menyatakan keheranannya, bagaimana bisa PT PSU dengan luas ribuan hektar merugi hingga membuat gaji karyawan tertunggak.
Persoalan kisruhnya PT PSU jelas tak buram, anak tak bersekolah aja bisa jadi pengelola kebun sawit.
"Tidak mungkin rugi PT Perkebunan Sumut, diduga pihak managemant yang bermain-main," ujarnya.
Melihat kondisi tersebut, Zeira Salim Ritonga dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini meminta Penjabat Gubernur Sumut, Hassanudin, untuk mencopot dan mengevaluasi Direktur Utama (Dirut) PT PSU dan seluruh jajaran direksi.
Copot dan evaluasi Dirut PT PSU beserta Komisaris Utama PT PSU, Lasro Marbun yang dianggap tidak mampu memimpin dan memperbaiki masalah keuangan perusahaan.
"PT PSU seharusnya menjadi penopang PAD Sumut, namun kredit macet dan manajemen yang tidak efektif membuat kami meminta pencopotan Komut," tegas Zeira.
Zeira menilai bahwa PT PSU, sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), seharusnya dapat memberikan kontribusi positif terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ia juga menyatakan bahwa pengelolaan PT PSU seharusnya tidaklah sulit dan hanya memerlukan pemberian pupuk serta pengawasan yang baik.
Mengingat pinjaman kredit sebesar Rp 200 miliar untuk PT PSU sudah lebih dari cukup, tetapi pengelolaan keuangan dan pembayaran gaji yang tak teratur mengakibatkan situasi semakin memburuk," tambah Zeira.
Zeira Salim Ritonga yang sedang reses di davil 6 labuhan batu itu turut menyoroti kebijakan pembayaran gaji yang hanya mencapai 25 persen untuk pegawai PT PSU, serta kurangnya transparansi dalam pengelolaan keuangan perusahaan. Ia menekankan bahwa pembayaran kredit yang dilakukan oleh PT PSU belum memberikan kejelasan mengenai arah keuangan perusahaan.
Karena itu, jika kondisi keuangan PT Perkebunan Sumut dinilai terus larut pada kondisi tidak maksimal bekerja dan tidak menjamin ada tindakan tegas untuk mengatasi masalah keuangan dan pembayaran gaji, maka Dewan dari Komisi C membidangi keuangan segera mengusulkan untuk memanggil seluruh jajaran PT PSU untuk mempertanyakan situasi carut-marutnya tim managemant, tegas Zeira. (red/mr)
.jpeg)
