 |
| Sebanyak 17 PAC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Tapanuli Tengah menggelar aksi di Kantor DPP PDIP Tapteng menolak rekomendasi atau dukungan kepada salah satu pasangan calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati Tapteng di Pilkada 2024, Rabu (28/8/2024). (ft-ist) |
TAPTENG, KLIKMETRO.COM - Sebanyak 17 dari 20 Pimpinan Anak Cabang (PAC) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng) menolak sikap DPP PDIP yang memberi rekomendasi atau dukungan kepada salah satu pasangan calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati Tapteng di pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2024.
Pernyataan penolakan tersebut dikarenakan DPP PDIP telah mengusung pasangan calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati Tapteng yang bukan Kader PDIP.
“Kita terkejut, biasanya PDIP itu selalu mengedepankan kader, mengapa tiba-tiba kali ini tidak mengedepankan kader. Padahal putusan MK terbaru, DPC PDIP Tapteng dapat mengusung calonnya sendiri, jadi ini sikap protes kami,” kata Timbul Panggabean di kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP Tapteng, Kelurahan Sibuluan Nalambok, Kecamatan Sarudik, Rabu (28/8/2024) malam.
Dia menyampaikan, bahwa keputusan yang dikeluarkan oleh DPP PDIP menjadi pertanyaan dari beberapa kader. Sebab, hingga saat ini kepengurusan DPC belum memberikan penjelasan yang mendasar.
“Karena sampai hari ini tidak ada penjelasan kenapa seperti itu, apakah ada kajian ideologi, apakah ada kajian yang lain, sehingga diambil keputusan itu,” sebutnya.
Sementara itu, Ketua PAC Kolang, Humatis Siregar menjelaskan terkait putusan yang diberikan tidak ada pemberitahuan terhadap PAC, bahkan tidak adanya musyawarah sesama pengurus yang tergabung di partai tersebut.
“Selama ini adanya cakada-cakada sebelumnya akan dipanggil kami ketua-ketua PAC untuk merundingkannya, mengapa kali ini tidak dipanggil untuk merundingkannya, bahkan sampai selesai pendaftaran tadi kami belum dikumpulkan,” jelasnya.
Sejumlah kader kemudian melakukan penyegelan Kantor DPC PDI-P Tapteng sebagai bentuk kekecewaan atas rekomendasi DPP PDI-P kepada calon kepala daerah yang bukan berasal dari kader atau internal partai. (rizki)
