 |
| Anggota DPRD Medan, Salomo Tabah Ronal Pardede menyampaikan pemandangan umum Fraksi Gerindra terhadap Ranperda Laporan Pertanggungjawaban (LPj) Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 pada rapat paripurna DPRD Medan, Senin (15/6/2026). (ft-ist) |
MEDAN, KLIKMETRO.COM - Fraksi Gerindra DPRD Kota Medan memberikan catatan kritis kepada Pemerintah Kota (Pemko) Medan terkait penggunaan anggaran daerah. Meski mengapresiasi keberhasilan Pemko Medan mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk keenam kalinya secara berturut-turut, Gerindra menegaskan bahwa WTP bukanlah satu-satunya tolok ukur kesuksesan pemerintah.
Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Fraksi Gerindra DPRD Medan, Salomo Tabah Ronal Pardede, SE, MM, saat membacakan pemandangan umum fraksi terhadap Ranperda Laporan Pertanggungjawaban (LPj) Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025. Rapat paripurna ini digelar di gedung DPRD Medan pada Senin (15/6/2026).
"Kami mengapresiasi opini WTP tersebut. Namun, hal itu bukanlah satu-satunya ukuran keberhasilan pemerintah. Ukuran utamanya adalah sejauh mana APBD mampu menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat Kota Medan," tegas Salomo yang bertindak sebagai juru bicara fraksi.
Dalam sidang yang dipimpin oleh Ketua DPRD Medan Drs. Wong Cun Sen tersebut, Fraksi Gerindra mendorong Pemko Medan untuk memperkuat kemandirian fiskal. Salomo mempertanyakan langkah konkret yang akan diambil pemerintah untuk mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD). Beberapa sektor potensial yang disorot antara lain retribusi parkir, pajak reklame, hingga pemanfaatan aset-aset milik daerah.
Infrastruktur Rusak dan Banjir Jadi Keluhan Utama
Fraksi Gerindra juga menyoroti tingginya realisasi belanja daerah yang dinilai belum sebanding dengan kondisi nyata di lapangan.
Menurut Salomo, warga Medan hingga kini masih mengeluhkan masalah klasik seperti jalan rusak, drainase buruk, penumpukan sampah, pelayanan publik yang belum maksimal, serta banjir tahunan yang terus berulang.
"Kami mempertanyakan mengapa masih banyak infrastruktur lingkungan yang rusak, padahal anggaran pembangunan setiap tahunnya cukup besar. Kami juga meminta penjelasan dari Pemko Medan, berapa titik banjir yang benar-benar telah berhasil dituntaskan sampai saat ini," cetus Salomo.
Desak Evaluasi Tegas Terhadap 8 OPD
Melihat masih lemahnya kinerja di tataran birokrasi, Fraksi Gerindra mendesak Walikota Medan untuk melakukan evaluasi total dan tegas terhadap para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Gerindra meminta agar penilaian kinerja dinas tidak hanya dilihat dari tingginya angka penyerapan anggaran, melainkan dari hasil kerja nyata di lapangan.
Secara khusus, Fraksi Gerindra memberikan rapor merah dan perhatian publik yang besar terhadap 8 dinas lingkungan Pemko Medan yang paling sering dikeluhkan masyarakat, yaitu:
• Dinas SDABMBK (Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Bina Konstruksi)
• Dinas Perhubungan (Dishub)
• Dinas Lingkungan Hidup (DLH)
• Dinas Pendidikan
• Dinas Kesehatan
• Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)
• Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)
• Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)
Rapat paripurna ini turut dihadiri oleh Wakil Ketua DPRD Medan, Wakil Ketua H. Zulkarnaen, Wakil Walikota Medan Zakiyuddin Harahap, serta perwakilan pejabat OPD Pemko Medan. Jalannya sidang difasilitasi langsung oleh Plt Sekwan Erisda Hutasoit bersama Kabag Persidangan Andres Willy Simanjuntak. (mar)
