 |
| Dinas Pendidikan Langkat akan membebaskan SPP bagi siswa berlaku mulai Juli 2026. (foto : ilustrasi/ai) |
LANGKAT, KLIKMETRO.COM - Seluruh siswa SMA, SMK, dan SLB Negeri di Kabupaten Langkat akan menikmati fasilitas sekolah gratis mulai bulan Juli 2026. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara memastikan akan menghapus seluruh pungutan biaya Sumbangan Pembiayaan Pendidikan (SPP) di wilayah tersebut.
Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Wilayah II Stabat, Abdul Kadir Simorangkir, membenarkan informasi yang sempat beredar luas di media sosial tersebut. Ia menyatakan bahwa kebijakan ini berlaku untuk seluruh siswa, baik pelajar baru maupun pelajar lama.
"Mulai Juli tahun 2026 ini, Kabupaten Langkat menjadi salah satu wilayah yang melaksanakan peniadaan biaya SPP bagi peserta didik SMA dan SMK Negeri," ujar Abdul Kadir saat dikonfirmasi oleh wartawan di ruang kerjanya.
Alasan Pemilihan Kabupaten Langkat
Menurut Abdul Kadir, Kabupaten Langkat dipilih sebagai salah satu daerah prioritas karena sering terdampak bencana banjir. Hal ini membuat Kabupaten Langkat masuk ke dalam kategori program awal Gubernur Sumatera Utara, Bobby Afif Nasution, sebagai wilayah bersih pungutan sekolah.
Kebijakan tegas ini diturunkan langsung oleh Gubernur melalui Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara, Alexander Sinulingga. Program ini dirancang untuk:
- Meningkatkan akses dan pemerataan kualitas pendidikan.
- Menekan angka anak putus sekolah di Sumatera Utara.
- Meringankan beban ekonomi keluarga menengah ke bawah.
- Menumbuhkan minat dan niat belajar bagi anak-anak usia sekolah.
Saat ini, program sekolah gratis di tingkat SMA, SMK, dan SLB Negeri masih diterapkan secara bertahap sambil menunggu pengesahan Peraturan Gubernur (Pergub) Sumatera Utara yang baru. Namun, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menargetkan program ini akan berjalan menyeluruh di seluruh kabupaten dan kota se-Sumatera Utara pada tahun 2029.
Perlunya Pengawasan Bersama
Pemerintah berharap media massa dan wartawan dapat menjalankan fungsinya sebagai kontrol sosial. Sinergi antara pers dan pemerintah sangat dibutuhkan untuk mengawasi jalannya program sekolah gratis ini di lapangan.
Pengawasan ketat dinilai penting demi memastikan bantuan pendidikan berjalan tepat sasaran, merata, dan bebas dari pungutan liar, khususnya bagi anak-anak dari keluarga yang kurang mampu. (ks)
