Anggota DPRD Medan Lailatul Badri. (ft-ist)
MEDAN, KLIKMETRO.COM - Fraksi Hanura - PKB DPRD Kota Medan mendesak Pemerintah Kota memprioritaskan penanganan banjir dibandingkan proyek Bus Rapid Transit (BRT) senilai Rp 1,9 triliun, yang dinilai justru akan membebani APBD dan memicu kemacetan baru.
Lailatul Badri, menegaskan bahwa penggunaan teknologi transportasi modern tidak relevan jika infrastruktur dasar kota masih bermasalah dengan banjir.
"Proyek BRT ini akan menyebabkan penyempitan ruang jalan dan berpotensi menimbulkan kemacetan baru," ujar Lailatul Badri, yang akrab disapa Lela pada rapat paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPRD Medan Drs Wong Cun Sen, serta dihadiri Wakil Walikota Medan Zakiyuddin Harahap.
Menurut Lela, proyek yang ditargetkan beroperasi pada tahun 2028 ini juga akan menambah beban APBD Kota Medan. Beban tersebut mencakup biaya operasional hingga pengadaan ulang Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU). Banyak LPJU yang sudah ada terpaksa harus dicabut akibat proyek ini.
Oleh karena itu, Lela meminta Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Medan untuk transparan mengenai anggaran pendamping dan rencana mitigasi kemacetan. Selain itu, ia juga menyentil Dinas Lingkungan Hidup (DLH) karena belum menyiapkan pohon pengganti setelah melakukan pemangkasan pohon di sepanjang jalur proyek.
Ia menegaskan agar Pemerintah Kota (Pemko) Medan lebih mengutamakan penanganan banjir yang masih menjadi masalah utama warga.
"Jangan mengutamakan teknologi jika Kota Medan masih tenggelam karena banjir. Tidak akan berguna teknologi tersebut," tegasnya.
Selain menyoroti proyek BRT, Fraksi Hanura-PKB juga mengkritisi pendapatan retribusi sampah yang dikelola DLH Kota Medan. Lela menyebut PAD dari sektor ini belum optimal akibat maraknya pungutan liar (pungli), tunggakan di tingkat kecamatan, dan sistem penarikan retribusi yang belum digital. (mar)
