 |
| Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution mendengarkan Pidato Presiden Republik Indonesia pada Sidang Bersama Dewan Perwakilan Daerah (DPR) RI dalam rangka HUT RI ke-81 di Ruang Sidang Paripurna DPRD Provinsi Sumut Jalan Imam Bonjol Medan, Jumat (14/8/2026). |
MEDAN, KLIKMETRO.COM - Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) menyaksikan pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Tahun 2026. Pidato tersebut memaparkan sejumlah capaian strategis pemerintah nasional selama satu tahun kepemimpinan Presiden Prabowo.
Bobby Nasution bersama Forkopimda mengikuti rangkaian kegiatan tersebut secara virtual dari Gedung Sidang Paripurna DPRD Sumut, Jalan Imam Bonjol, Medan, Jumat (14/8/2026).
Dalam pidato kenegaraannya, Presiden Prabowo menegaskan komitmen pemerintah untuk bekerja habis-habisan demi kepentingan rakyat. Ia juga memaparkan berbagai capaian strategis nasional di sejumlah sektor penting.
"Target swasembada pangan yang awalnya diproyeksikan tercapai dalam kurun waktu empat tahun, nyatanya berhasil diwujudkan dalam waktu satu tahun saja di tengah bayang-bayang krisis pangan global dan tantangan cuaca ekstrem," ungkap Prabowo Subianto.
Indonesia, lanjut Presiden, telah mencapai swasembada untuk delapan komoditas utama, yakni beras, jagung, gula konsumsi, daging ayam, telur ayam, bawang merah, cabai besar, dan cabai rawit. Sementara itu, pemenuhan swasembada daging sapi dan kerbau ditargetkan tuntas dalam lima hingga enam tahun ke depan.
Di sektor pertanian, pemerintah juga berhasil memangkas 145 aturan yang dinilai rumit terkait penyaluran pupuk. Kebijakan tersebut berdampak pada penurunan harga pupuk hingga 20%, sekaligus meningkatkan volume ketersediaannya bagi masyarakat.
Pada sektor energi, pemerintah menyampaikan realisasi swasembada bahan bakar minyak (BBM) jenis solar melalui produksi diesel B50 berbasis kelapa sawit. Mulai 1 Juli 2026, Indonesia disebut telah menghentikan impor solar dari luar negeri, yang berdampak pada penghematan devisa negara hingga Rp170 triliun atau sekitar US$9,5 miliar.
Untuk memperkuat perekonomian dari tingkat akar rumput, pemerintah juga telah mendirikan 10.000 unit Koperasi Desa Merah Putih. Sebanyak 3.300 koperasi di antaranya telah beroperasi secara optimal, dengan target 30.000 koperasi beroperasi penuh pada akhir tahun.
Koperasi tersebut dirancang untuk menguasai rantai pasok domestik dan menyalurkan berbagai barang subsidi secara tepat sasaran kepada masyarakat. Pemerintah juga melakukan penyesuaian bagi hasil bagi pengemudi ojek online (ojol), dengan meningkatkan porsi pendapatan pengemudi dari sebelumnya 80% menjadi 92% dari hasil kerja mereka.
Di sektor badan usaha milik negara (BUMN), pemerintah melakukan restrukturisasi korporasi dengan menutup 290 perusahaan negara yang dinilai tidak produktif dan merugikan negara. Langkah tersebut disebut berhasil menghemat biaya overhead hingga Rp50 triliun, yang bersumber dari pos gaji direksi dan komisaris, sewa, serta perjalanan dinas, dengan target penghematan mencapai Rp77 triliun pada akhir Desember 2026.
Sejumlah BUMN utama juga mencatatkan peningkatan laba bersih, di antaranya PT Semen Indonesia sebesar 48,9%, PT Pertamina 86%, PT Pegadaian 84,4%, dan PT Pelindo 60,4%. Pemerintah juga melakukan reaktivasi puluhan armada pesawat Garuda Indonesia.
Di tengah ketidakpastian geopolitik global, perekonomian Indonesia tetap menunjukkan ketahanan yang kuat. "Sepanjang tahun 2025, realisasi investasi mencapai Rp1.931 triliun dan menyerap lebih dari 2,7 juta lapangan kerja. Pada semester pertama 2026, investasi menembus angka Rp1.010 triliun dengan penciptaan 1,4 juta lapangan kerja baru," katanya.
Ekonomi Indonesia pada kuartal I dan semester pertama 2026 tercatat tumbuh 5,45%, yang disebut menjadi capaian tertinggi dalam 13 tahun terakhir. Pemerintah optimistis pertumbuhan ekonomi dapat mencapai 6% pada akhir tahun melalui kebijakan yang rasional dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
Menutup pidatonya, Presiden Prabowo menekankan bahwa pembangunan bangsa tidak dapat hanya mengandalkan pemerintah pusat. Menurutnya, diperlukan gotong royong seluruh elemen bangsa, mulai dari pemerintah pusat dan daerah, TNI-Polri, hingga seluruh rakyat Indonesia, untuk berdiri di atas kaki sendiri demi mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. (mar)
