 |
| Anggota DPRD Kota Medan, Dr. Dra. Lily saat membacakan laporan hasil Reses VI Masa Sidang III Tahun Sidang 2025-2026 Daerah Pemilihan (Dapil) 1 dalam rapat paripurna DPRD Medan. (foto : istimewa) |
MEDAN, KLIKMETRO.COM - Anggota DPRD Kota Medan, Dr. Dra. Lily, MBA, MH, mendesak Pemerintah Kota (Pemko) Medan untuk segera menentukan skala prioritas pembangunan. Hal ini disampaikan politisi PDI Perjuangan tersebut saat membacakan laporan hasil Reses VI Masa Sidang III Tahun Sidang 2025-2026 Daerah Pemilihan (Dapil) 1 dalam rapat paripurna, Senin (31/8/2026).
Dalam penyampaiannya, Lily menekankan pentingnya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) membangun sinergitas yang kuat guna mengakomodir pokok-pokok pikiran (pokir) dewan yang bersumber langsung dari aspirasi masyarakat.
"Dari reses ini, kami menyarankan agar Pemko Medan melalui Bappeda lebih membangun sinergitas untuk mengakomodir saran, pendapat, maupun rumusan permasalahan warga sebagai bahan perumusan kegiatan pembangunan," ujar Lily di hadapan forum rapat.
Anggota dewan dari Dapil 1 yang meliputi kawasan Medan Barat, Medan Petisah, Medan Helvetia, dan Medan Baru ini membeberkan sejumlah persoalan klasik yang terus dikeluhkan warga, mulai dari infrastruktur hingga masalah digitalisasi pelayanan publik.
Di sektor infrastruktur, warga Jalan Notes Gg Sosial, Kelurahan Sei Putih Barat, Medan Petisah, mengeluhkan akses menuju Jalan Sampul yang rusak parah selama bertahun-tahun tanpa perbaikan. Keluhan serupa juga datang dari warga Jalan PWS Gg Mawar yang meminta pengaspalan jalan berlubang.
Sementara itu, untuk mengantisipasi banjir, warga Jalan Klambir 5 Gg Bunga, Kelurahan Tanjung Gusta, Medan Helvetia, meminta Pemko Medan segera membangun benteng beton di pinggiran sungai guna mencegah longsor akibat pengikisan tanah. Warga di kawasan Medan Petisah dan Medan Helvetia juga mendesak adanya pengorekan dan pelebaran parit agar tidak menjadi sarang nyamuk.
Keluhan Digitalisasi Layanan: JKN Mobile dan IKD Persulit Lansia
Selain infrastruktur fisik, Lily juga menyoroti kendala pelayanan publik berbasis digital yang dinilai menyulitkan masyarakat kecil dan lansia. Di kawasan Medan Helvetia dan Medan Barat, banyak warga tidak mampu berobat karena tidak memiliki ponsel pintar (smartphone) untuk mengakses aplikasi JKN Mobile. Warga meminta agar Pemko Medan tetap mengizinkan penggunaan fotokopi BPJS atau KTP secara manual.
Masalah serupa terjadi di Kelurahan Babura (Medan Baru) dan Kelurahan Pulo Brayan Kota (Medan Barat). Para lansia terancam tidak bisa menerima bantuan sosial lantaran aplikasi perlindungan sosial ('perlinsos') mewajibkan pendataan menggunakan Identitas Kependudukan Digital (IKD) yang hanya bisa diakses via smartphone.
Terkait keamanan, warga Jalan Pasar I Gg Saurma dan Jalan Pantai Timur Pasar II di Kecamatan Medan Helvetia meminta pihak kepolisian dan lingkungan mengintensifkan patroli malam akibat maraknya aksi pencurian. Keamanan ini juga berkaitan dengan permohonan pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) yang mati atau belum tersedia di Jalan Setia Baru dan Jalan Pasar 1 Ujung.
Terakhir mengenai pengelolaan lingkungan, warga mengeluhkan ketidakdisiplinan jadwal pengangkutan sampah oleh petugas yang tidak sesuai ketetapan pihak kelurahan, serta maraknya aksi pembuangan sampah sembarangan di pinggir Jalan Pembangunan Gg Melati, Helvetia Timur.
Menutup laporannya, Lily meminta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait di lingkungan Pemko Medan segera melakukan percepatan pelayanan tanpa menunda-nunda.
"Melalui OPD terkait, kami minta agar segera melakukan percepatan pelayanan publik sesuai bidangnya demi meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat," pungkasnya. (mar)
