-->

Komisi IV Rekomendasikan Bongkar Bangunan Silalahi di Jalan Selamat

Senin, 13 Mei 2019 / 21.53
Komisi IV DPRD Medan menggelar RDP bahas bangunan bermasalah.
MEDAN, KMC - Komisi IV DPRD Medan merekomendasikan bongkar bangunan milik Laster Silalahi. Rekomendasi bongkar disepakati dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komisi D yang dipimpin Ketua Komisi Abd Rani didampingi anggota Parlaungan Simangunsong dan Sahat Simbolon di ruang komisi gedung dewan, Senin (13/5/2019).

Setelah rapat berlangsung, yang masing-masing menyampaikan pendapat dari Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang (PKPPR) diwakili Ashadi Cahyadi Lubis, Dinas Satpol PP Indra, Perizinan Terpadu diwakili Jhon E Lase, Lurah Binjai Dartaswin dan mewakili warga Roy Jonatan Siagian. Terbukti bangunan milik Laster Silalahi di Jalan Selamat Gang Sadar Ujung, Kelurahan Binjai, Kecamatan Medan Denai tidak memiliki Surat Izin Mendirikan Bangunan (SIMB).

Parahnya, dampak dari pembangunan mengakibatkan banjir karena saluran sudah tertutup. Begitu juga, saluran limbah kamar mandi milik warga ikut tertutup. 

Selain itu, aikibat pendirian bangunan berdampak penyempitan akses badan jalan. Sehingga kendaraan roda empat milik warga tidak bebas masuk gang. Atas dasar itu pula warga minta DPRD Medan dapat memfasilitasi pembongkaran bangunan.

Sebagai penguatan Komisi IV menerbitkan rekomendasi pembongkaran bangunan yakni dari keterangan mewakili Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang (PKPPR) Kota Medan Ashadi Cahyadi Lubis menyebut bangunan dimaksud tidak memiliki SIMB.

Disebutkan, pihaknya sudah melakukan peninjauan ke lokasi, bangunan yang berada diantara Jalan Speksi dan Jalan Sadar tidak memiliki alas hak. "Itu merupakan bangunan liar", ujar Ashadi. 

Dikatakan Ashasi Cahyadi, pihaknya akan melakukan tindakan tegas sesuai prosedur. Bahkan akan segera membuat surat peringatan, diketahui bangunan tersebut berada di jalur hijau. 

Sama halnya menurut keterangan Lurah Binjai, Dartaswin, pihaknya juga akan menegakkan aturan sesuai ketentuan yang berlaku. Padahal sebelumnya sudah ada kesepakatan antara pemilik bangunan dan warga lainnya jangan sampai ada yang dirugikan. Dampak pembangunan jangan sampai berdampak buruk bagi kepentingan umum.

Sejalan dengan mewakili Satpol PP Kota Medan Indra mengatakan siap melakukan penindakan dan menunggu surat rekomendasi dari perizinan. (riz)
Komentar Anda

Terkini