Warga menuding, Kepling tidak bermasyarakat dan sering menyalahgunakan wewenang. Dalam surat warga yang ditujukan kepada Komisi I DPRD Medan tertanggal 1 Agustus 2019 bermohon kepada DPRD Medan dapat merekomendasikan pergantian Syaparida selaku Kepling XV.
Adapun alasan warga minta Kepling diganti dikarenakan Kepling tidak mendukung pembangunan mushollah. Selain itu, Kepling juga dituding telah menyalahgunakan wewenang terkait penjualan air bersih dari sumur bor yang dibangun organisasi ACT.
Begitu juga masalah jual beli tanah di sekitar aula di Sebrang. Pembuatan surat pernyataan setapak tanah rumah, prosesnya selalu diperlambat dan membebankan adminstrasi yang mahal. Sama halnya dengan pembuatan biodata reklamasi untuk subsidi nelayan, Kepling membebankan biaya Rp 30.000 per orang. Kepling Syaparida dituding sering berperilaku kasar, sombong dan tidak ramah serta tidak bermasyarakat.
Anggota DPRD Medan Abdul Rani SH asal dapil I pada Pileg April lalu kepada wartawan, Kamis (8/8) mengaku sudah mendapat laporan tersebut. Abd Rani menyarankan agar warga menyampaikan pengaduan ke komisi I DPRD Medan sesuai bidangnya.
"Kita harapkan, teman teman di Komisi I dapat menampung aspirasi warga dan memfasilitasinya. Begitu juga kepada Camat dan lurah agar cepat mengakomodir keluhan warga sehingga tercipta suasana kondusif," ujar Abd Rani selaku politisi PPP. (mar)
