-->

Dinas Sosial Diminta Data Ulang Warga Miskin Kota Medan

Senin, 09 Desember 2019 / 19.28
Rapat Komisi II DPRD Medan dengan Dinas Sosial, Dinas Kesehatan dan BPJS Kesehatan.
MEDAN, KLIKMETRO - Komisi II DPRD Medan mendapat banyak laporan di lapangan terkait banyaknya penduduk kurang mampu yang belum menjadi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) Kesehatan dan Program Keluarga Harapan (PKH). Parahnya, warga yang perekonomiannya lebih baik, justru menerima bantuan tersebut.

"Kami minta Dinas Sosial melakukan pendataan ulang kembali bagi warga miskin penerima dan yang akan menerima bantuan dari pemerintah seperti BPJS Kesehatan dan PKH,'' ujar Ketua Komisi II DPRD Medan H Aulia Rachman SE, Senin (9/12/2019) saat rapat dengar pendapat (RDP) evaluasi program kerja Dinas Sosial, BPJS Kesehatan dan Dinas Kesehatan yang dihadiri sejumlah anggota komisi seperti Afif Abdillah, Drs Wong Chun Sen Tarigan, Dhiyaul Hayati SAg MPd dan lainnya.

"Kita minta Dinas Sosial segera memberikan data-data warga kurang mampu yang valid, penerima program PBI Kesehatan dan PKH, agar bisa diketahui. Kami ingin warga yang betul-betul memerlukan dan kurang mampu yang mendapatkan bantuan dari pemerintah tersebut," ujarnya.

Komisi II juga meminta agar penyerapan anggaran yang telah disetujui terhadap dinas tersebut dapat tersalurkan kepada orang yang tepat. "Di lapangan yang kita lihat adalah masyarakat tidak mampu bukan karena enggan membayar, namun karena memang tidak mampu untuk membayar (BPJS Mandiri). Seharusnya ini yang mendapatkan bantuan tersebut," terangnya.

Menjawab itu, Suprianto mewakili BPJS Kesehatan Medan mengaku saat ini secara nasional ada 19 triliun tunggakan peserta belum terbayarkan. Untuk kota Medan sebanyak 283 ribu peserta menunggak. 52 ribu untuk Kelas I, 48 ribu untuk Kelas II, 183 ribu untuk Kelas III.

Sementara itu, Kadis Kesehatan Kota Medan Edwin dalam kesempatan itu mengatakan terkait kepesertaan BPJS Kesehatan Kelas III, dengan hanya menunjukkan KTP setempat, akan diterapkan di Kota Medan mengikuti kebijakan yang telah dijalankan di beberapa kota di Indonesia. Namun hal itu akan disesuaikan dengan kemampuan anggaran Pemko.(mar)
Komentar Anda

Terkini