 |
| Aksi mahasiswa di depan Kantor Gubsu menuntut diturunkan harga BBM. |
MEDAN, KLIKMETRO.COM - Puluhan mahasiswa Muslim Indonesia Wilayah Sumut menggelar aksi demo, Selasa (6/4/2021) di kantor Gubernur Sumut, Medan. Mereka menuntut Gubernur Edy Rahmayadi untuk mendesak Pertamina menurunkan kembali harga Bahan Bakar Minyak (BBM) non subsidi.
Desakan itu disampaikan para demonstran menyusul adanya pernyataan yang saling menuding antara Edy Rahmayadi dengan pihak Pertamina terkait perubahan harga BBM non subsidi khusus wilayah Sumut sebesar Rp200 per liter di semua SPBU.
"Kami menuntut Gubernur Edy Rahmayadi untuk mendesak Pertamina mencabut kebijakan menaikkan harga BBM. Atau Gubernur merevisi kembali kenaikan tarif pajak BBM dari 5 persen menjadi 7 persen," sebut Rozi Panjaitan selaku koordinator aksi.
Mereka juga mendesak agar Gubernur secepatnya mengambil langkah-langkah solutif atas kebijakan tidak populis yang diambil Pertamina karena mengkaitkannya dengan Pergub No 1 Tahun 2021 tentang perubahan tarif pajak BBM. "Kami hanya ingin gubernur dengan segala kewenangannya meminta Pertamina merevisi kenaikan harga BBM non subsidi," sambung Rozi.
Sementara itu, Ketua Wilayah KAMMI Sumut Akhir Rangkuti mengaku turunnya KAMMI ke jalan sebagai bentuk protes atas sikap saling tuduh antara Pertamina dan Pemprov Sumut yang tak ingin disalahkan dari kebijakan kenaikan harga BBM non subsidi salah satunya bahan bakar Pertalite yang banyak digunakan.
"Memang benar jenis BBM yang dinaikkan non subsidi seperti Pertalite. Namun dimana lagi BBM subsidi seperti Premium yang bisa kita dapatkan. Kalaupun ada pasti tak banyak. Meskipun kenaikannya cuma 200 rupiah namun kami khawatir akan memicu harga lainnya" katanya.
Dalam aksi itu, mahasiswa sampai memanjat pagar Kantor Gubsu dalam menyampaikan aspirasinya. Namun petugas bergerak sigap mengamankan situasi, sehingga terkendali.
Sebelumnya sikap saling tuding antara Pertamina dan Gubernur mewarnai kenaikan harga BBM di Sumut. Pertamina kompak menyalahkan Pemprovsu bahwa kenaikan BBM di Sumut dipicu beredarnya Surat Sekda terkait adanya Pergub baru soal tarif Pajak BBM sebesar 2 persen. (ton)
