 |
| Fraksi PKS DPRD Sumut pampangkan poster menolak kenaikan harga BBM saat paripurna. (f-ist) |
MEDAN, KLIKMETRO.COM - Fraksi PKS DPRD Sumatera Utara melakukan aksi penolakan terhadap kenaikan Bahan Bahak Minyak (BBM) yang diumumkan pemerintah pada Sabtu, 3 September 2022 lalu.
Penolakan ini mereka lakukan saat digelarnya rapat Paripurna Pembahasan Ranperda APBD Sumut 2023 yang dihadiri Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi di Gedung DPRD Sumatera Utara, Jalan Imam Bonjol, Medan, Senin (5/9/2022).
Pimpinan dan anggota Fraksi PKS yang mengikuti paripurna itu, menginterupsi jalannya paripurna dan menyatakan sikap mereka menolak kenaikan BBM. Mereka memegang kertas berisi tulisan menolak kenaikan BBM.
Dengan kompak, seluruh anggota Fraksi PKS memampangkan poster bertuliskan penolakan-penolakan mereka terhadap kebijakan yang menurut mereka sangat memberatkan masyarakat tersebut.
"Saya mewakili Fraksi PKS DPRD Sumut juga mewakili seluruh konstituen PKS dan rakyat Sumut yang bersepakat dengan kami menyatakan dengan tegas menolak kenaikan harga BBM bersubsidi dan meminta pemerintah membatalkan kenaikan harga tersebut. Sebab kenaikan harga BBM akan menimbulkan multiflying effect yang dahsyat dengan naiknya harga harga barang dan tarif transportasi umum," kata juru bicara Fraksi PKS Ahmad Hadian.
PKS berpendapat, kenaikan itu sangat memberatkan rakyat yang baru saja pulih dari hempasan pandemi covid 19.
“Kenaikan harga BBM ini sangat tidak sesuai dengan jargon pemerintah yang digaungkan pada tanggal 17 Agustus yang lalu yaitu ‘Pulih Lebih Cepat dan Bangkit Lebih Kuat’,” demikian Ahmad Hadian.
Ia kemudian menyatakan penolakan Fraksi PKS terhadap keputusan pemerintah menaikkan harga BBM dengan mengajak anggota Fraksi PKS lainnya di ruang paripurna.
Anggota Fraksi PKS kemudian berdiri dan masing-masing menunjukkan kertas bertuliskan penolakan terhadap naiknya harga BBM.(mar)
