Anggota DPRD Kota Medan, Henry Jhon Hutagalung. (ft-ist)
MEDAN, KLIKMETRO.COM - Langkah Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, yang memilih melakukan pengobatan medis ke luar negeri memicu sorotan tajam.
Selain dinilai tidak disiplin karena dituding meninggalkan wilayah tugas tanpa izin Gubernur Sumatera Utara, aksi ini dianggap kontradiktif dengan kampanye kesehatan yang sering ia gaungkan.
Kritik keras tersebut disampaikan oleh Anggota DPRD Kota Medan, Henry Jhon Hutagalung, pada Minggu (17/5/2026).Politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) ini menilai keputusan Wali Kota menjadi bukti nyata bahwa fasilitas pelayanan kesehatan di ibu kota Provinsi Sumatera Utara tersebut belum mendapatkan kepercayaan penuh, bahkan dari pemimpinnya sendiri.
Kontradiksi Kampanye Layanan Kesehatan
Menurut Henry Jhon, tindakan Rico Waas sangat disayangkan dan ironis. Pasalnya, sejak menjabat sebagai Wali Kota Medan, Rico dinilai kerap mengampanyekan bahwa mutu dan fasilitas rumah sakit di Kota Medan sudah sangat baik dan prima.
"Bagaimana pula warga Medan bisa percaya pelayanan rumah sakit di Medan sudah prima, sementara Wali Kota-nya sendiri berobat ke luar negeri," ujar Henry Jhon, yang juga pernah menjabat sebagai Ketua DPRD Medan selama dua periode tersebut.
Ia menambahkan, Rico Waas sebelumnya sering mengimbau masyarakat Medan agar tidak perlu lagi berobat ke luar negeri dan cukup memanfaatkan fasilitas medis lokal.
Henry Jhon mendesak agar pemerintah kota tidak hanya sekadar melempar slogan, melainkan memberikan contoh nyata kepada masyarakat.
Soroti Masalah Disiplin dan Komunikasi Birokrasi
Bukan hanya masalah fasilitas kesehatan, Henry Jhon juga menyoroti kepatuhan birokrasi Wali Kota Medan. Rico Waas dituding meninggalkan wilayah tugas tanpa berkoordinasi atau meminta izin terlebih dahulu kepada Gubernur Sumatera Utara selaku atasan langsungnya di daerah.
Ia mengingatkan pentingnya menjaga etika birokrasi dan jalur komunikasi formal demi kelancaran roda pemerintahan dan pembangunan daerah.
"Apa pun alasannya, Wali Kota harus menjalin komunikasi yang baik dengan atasannya, yaitu Gubernur Sumut. Gubernur adalah perwakilan Mendagri di daerah, jadi patut melapor ke Gubernur dulu," tegas Henry Jhon.
Lebih lanjut, Henry Jhon juga menyentil pola komunikasi Pemerintah Kota Medan dengan lembaga legislatif yang dinilai masih belum optimal selama ini. Ia berharap ke depannya ada harmonisasi yang lebih baik antara Wali Kota, Pemerintah Provinsi, dan DPRD Medan demi kepentingan pembangunan masyarakat. (mar)
Kontradiksi Kampanye Layanan Kesehatan
Menurut Henry Jhon, tindakan Rico Waas sangat disayangkan dan ironis. Pasalnya, sejak menjabat sebagai Wali Kota Medan, Rico dinilai kerap mengampanyekan bahwa mutu dan fasilitas rumah sakit di Kota Medan sudah sangat baik dan prima.
"Bagaimana pula warga Medan bisa percaya pelayanan rumah sakit di Medan sudah prima, sementara Wali Kota-nya sendiri berobat ke luar negeri," ujar Henry Jhon, yang juga pernah menjabat sebagai Ketua DPRD Medan selama dua periode tersebut.
Ia menambahkan, Rico Waas sebelumnya sering mengimbau masyarakat Medan agar tidak perlu lagi berobat ke luar negeri dan cukup memanfaatkan fasilitas medis lokal.
Henry Jhon mendesak agar pemerintah kota tidak hanya sekadar melempar slogan, melainkan memberikan contoh nyata kepada masyarakat.
Soroti Masalah Disiplin dan Komunikasi Birokrasi
Bukan hanya masalah fasilitas kesehatan, Henry Jhon juga menyoroti kepatuhan birokrasi Wali Kota Medan. Rico Waas dituding meninggalkan wilayah tugas tanpa berkoordinasi atau meminta izin terlebih dahulu kepada Gubernur Sumatera Utara selaku atasan langsungnya di daerah.
Ia mengingatkan pentingnya menjaga etika birokrasi dan jalur komunikasi formal demi kelancaran roda pemerintahan dan pembangunan daerah.
"Apa pun alasannya, Wali Kota harus menjalin komunikasi yang baik dengan atasannya, yaitu Gubernur Sumut. Gubernur adalah perwakilan Mendagri di daerah, jadi patut melapor ke Gubernur dulu," tegas Henry Jhon.
Lebih lanjut, Henry Jhon juga menyentil pola komunikasi Pemerintah Kota Medan dengan lembaga legislatif yang dinilai masih belum optimal selama ini. Ia berharap ke depannya ada harmonisasi yang lebih baik antara Wali Kota, Pemerintah Provinsi, dan DPRD Medan demi kepentingan pembangunan masyarakat. (mar)
