 |
| Bupati Deli Serdang H Ashari Tambunan bersama Gubsu Edy Rahmayadi. (ft-kominfo deli serdang) |
DELI SERDANG, KLIKMETRO.COM - Kabupaten Deli Serdang layak menjadi lokomotif pembangunan di Sumatera Utara.
Keyakinan ini disampaikan Bupati Deli Serdang, H Ashari Tambunan pada Pra Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024 Zona Pantai Timur Sumatera Utara Tahun 2024 di The Hill Hotel & Resort, Kecamatan Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang, Jumat (3/3/2023).
Keyakinan Bupati ini bukan tanpa alasan. Bupati menegaskan, membangun Deli Serdang adalah sebuah keniscayaan dalam pembangunan di Sumatera Utara. Ini semua dilatarbelakangi posisi Kabupaten Deli Serdang yang memiliki potensi dan posisi strategis.
"Posisinya (Kabupaten Deli Serdang) mengelilingi Kota medan selaku ibukota Provinsi Sumatera Utara. Memiliki tanah tanah yang subur dan kaya dengan berbagai potensi Sumber Daya Alam (SDA), dengan masyarakat yang majemuk, religius, hidup rukun dalam kebhinekaan," jelas Bupati di Pra Musrenbang yang diikuti Kabupaten Langkat, Deli Serdang, Serdang Bedagai, Batubara, Asahan, Labuhan Batu Utara, Labuhan Batu, Labuhan Batu Selatan, dan Kota Binjai, Medan dan Tanjung Balai.
Potensi dan posisi strategis ini didukung pula dengan keberadaan berbagai infrastruktur utama yang menggerakan roda perekonomian di berbagai sektor pembangunan.
"Alhamdulillah, berkat kolaborasi antara pemerintah, swasta dan masyarakat, cukup banyak hasil-hasil pembangunan dan penghargaan yang telah kami raih. Sehingga menjadi pemacu semangat untuk selalu memperbaiki kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Deli Serdang," kata Bupati.
Bupati mengundang para tamu yang hadir untuk menyempatkan diri berkunjung ke pameran pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)/Industri Kecil dan Menengah (IKM) Deli Serdang di lokasi Pra Musrenbang, guna melihat secara langsung produk unggulan, termasuk informasi berbagai peluang bisnis dan investasi di Deli Serdang.
"Pelaksanaan Pra Musrenbang ini diharapkan bisa menghasilkan program prioritas yang menjawab isu strategis dan permasalahan yang dihadapi seluruh kabupaten/kota, khususnya di kawasan Pantai Timur, agar dapat terus maju dan berkembang, mendukung langkah pembangunan Provinsi Sumatera Utara, Provinsi yang bermartabat," harapnya.
Di tempat yang sama, Gubernur Sumatera Utara (Gubsu), H Edy Rahmayadi, menyampaikan kepada para kepala daerah agar pada RKPD 2024, untuk memfokuskan pada sektor pertanian, peternakan dan infrastruktur, setelah program kebutuhan dasar, pendidikan dan kesehatan.
Gubernur menyambut baik hadirnya masyarakat yang menerima manfaat dari program pembangunan, seperti bantuan pendidikan, bedah rumah, UMKM, nelayan, pertanian, serta kegiatan yang memicu peningkatan ekonomi kerakyatan.
Gubernur juga mengingatkan tentang kemampuan anggaran daerah yang mungkin belum dapat sepenuhnya menjangkau seluruh kawasan. Meskipun secara ideal, keinginan untuk menyentuh seluruh sendi kehidupan masyarakat merupakan keniscayaan bagi seorang kepala daerah. Karenanya baik gubernur maupun bupati/walikota serta jajaran, perlu memikirkan bagaimana program pembangunan bisa dinikmati rakyat, berdasarkan kewenangan masing-masing.
"Kalau tidak bisa melakukan perubahan, kita akan jadi susah sekali. Makanya saya ingin fokus, program (dalam Musrenbang RKPD 2024 mendatang) pembangunan pertanian, peternakan dan infrastruktur. Karena dampak pembangunan, banyak sekali areal persawahan menjadi perumahan dan membuat lahan pertanian terus berkurang," jelas Gubernur di hadapan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sumatera Utara, Arief S Trinugroho, Bupati/Walikota se-Pantai Timur.
Untuk itu, Gubernur berpesan kepada seluruh pimpinan OPD, agar merencanakan program kerja dengan baik. Sebab kebutuhan dasar pendidikan dan kesehatan perlu ditopang dengan upaya memajukan perekonomian masyarakat.
"Ayo kita bergandengan tangan, jangan pesimis, kita harus optimis. Yakinkan kita mampu. Kepada pimpinan OPD melakukan tugas dengan baik, terutama yang menyangkut program pembangunan yang membutuhkan koordinasi aktif dengan kepala daerah," ucapnya.(lbs)
