 |
| Lurah Tanah 600, Kecamatan Medan Marelan Ramli Lubis diapit Khodir, Kepling I. |
Pihak Pemerintah Kota Medan sendiri tak bisa berbuat apa-apa, meski pun jalanan tersebut sudah tergenang dan mengganggu kenyamanan warga. Sebab, untuk mengatasi genangan air harus dilakukan pengorekan menyeluruh di sepanjang jalan propinsi tersebut.
"Masyarakat kan tahunya ini kawasan Kota Medan, jalan sering tergenang. Ya sudah yang kena caci maki ya kami-kami inilah. Kepling, lurah, camat. Padahal jalan propinsi itu wewenangnya sumut. Harus dilakukan pengorekan drainase secara menyeluruh biar saluran air lancar," kata Lurah Tanah 600, Kecamatan Medan Marelan, Ramli Lubis pada koran ini, Selasa (16/10).
Lanjutnya lagi, selain karena parit tumpat, akar-akar pohon yang usianya sudah puluhan tahun sudah mengakar ke tanah. Bahkan akarnya menutup saluran drainase yang lebarnya satu meter tersebut.
"Cara mengatasi banjir, harus dibongkar ulang semua drainase di jalan protokol Marelan ini. Lihat saja sepanjang jalan, parit-parit ditutup dengan pemanen. Ada juga yang membangun di atas parit, dan sengaja menutup saluran drainase. Masyarakat kan banyak yang tidak tahu, itu wewenang propinsi atau pemerintah setempat. Mereka tahunya marah dan protes ke kelurahan, kami lah yang kena sumpah serapah masyarakat,"kata Ramli didampingi Kepling I, Khodir seraya berharap dinas terkait propinsi meninjau ke lokasi dan melakukan perbaikan agar jalan di sepanjang Marelan Raya tak lagi tergenang.
Khodir menambahkan, sejak 2004 tak pernah lagi ada pengorekan drainase. Tak heran jika selama 14 tahun terakhir, banyak drainase yang tersumbat lantaran dipenuhi sampah dan ditengarai sengaja ditutup oleh pembangunan ruko-ruko di kawasan tersebut.
"Setahu saya, terakhir pengorekan tahun 2004. Sejak itu tak ada lagi. Makanya sering jalan-jalan di Marelan ini tergenang kalau hujan deras,"imbuhnya. (maria)
